Sabtu 27 Juni 2020, 19:13 WIB

Banyak Ditentang, RUU HIP Berpeluang Berubah jadi RUU PIP

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Banyak Ditentang, RUU HIP Berpeluang Berubah jadi RUU PIP

Antara/Asep Fathulrahman
Aksi massa menolak RUU HIP

 

ADANYA resistensi dari masyarakat tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) membuat pembahasan RUU tersebut menjadi terhambat. Ketua MPR Bambang Soesatyo menuturkan sepengetahuannya saat ini pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP dan sekarang tengah mengkaji lebih dalam draf RUU tersebut.

"Saya dengar pemerintah akan memperbaiki dan mengubah daftar isian masalah RUU itu, di mana pasal-pasal yang sensitif dan kontroversi itu didalami lagi," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/6).

Bamsoet mengungkapkan, perubahan itu berpeluang juga mencakup dikembalikannya nama RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Nama ini pula yang masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2020.

Pembinaan, kata Bamsoet, berarti lebih teknis dan memayungi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kata Bamsoet, isinya ialah tentang blue print bagaimana membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

"Bersama juga MPR yang melakukan tugas empat pilar, salah satunya membumikan Pancasila," ujar Bamsoet.

Baca juga : Ketua MPR Tegaskan Pentingnya Pelajaran Pancasila

Meski begitu, Bamsoet tak memastikan apakah pemerintah akan mengirimkan surat presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU HIP kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menjelaskan, pernyataan yang keluar dari pemerintah adalah menunda pembahasan dan memperbaiki DIM yang sedang dipelajari.

"Bisa jadi pemerintah bersama-sama DPR nanti dengan DIM yang baru, mengubah pasal-pasal yang sentitif. Mungkin ya," kata politikus Golkar ini.

Ia mengimbuhkan, RUU Pembinaan Ideologi Pancasila itu sedianya mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban serta teknis membumikan Pancasila seperti halnya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP. Juru bicara Presiden bidang hukum, Dini Purnomo mengatakan presiden juga tidak mengirimkan surat presiden (surpres) RUU HIP ke DPR. (OL-7)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Terkait E-KTP Joko Tjandra, Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 12 Juli 2020, 11:00 WIB
Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan e-KTP...
ilustrasi

Penganiayaan WNI ABK Lu Huang Yuan Yu Pakai Benda Tumpul

👤Kautsar Bobi 🕔Minggu 12 Juli 2020, 09:17 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan luka memar yang ada pada tubuh Hasan diakibatkan benda...
Medcom.id/Kautsar

NasDem Ajak Selandia Baru Perluas Kerja Sama

👤RO/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 06:04 WIB
Indonesia sudah memiliki program-progam dalam mengatasi dampak covid-19 seperti kartu prakerja, subsidi listrik oleh PLN, bantuan ekonomi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya