Mantan Bupati Halmahera Barat Ditahan

Penulis: (BR/Bhm/N-4) Pada: Sabtu, 05 Mar 2016, 06:50 WIB Nusantara
Mantan Bupati Halmahera Barat Ditahan

MI Grafik Terbit

KEJAKSAAN Tinggi Maluku Utara menahan mantan Wakil Bupati Halmahera Barat, Penta Libela Nuara, bersama mantan Kabag Keuangan, Usman Drakel, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD 2007 sebesar Rp11,2 miliar, pada Kamis (3/3) pukul 21.30 Wita. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam oleh penyidik, kedua tersangka dibawa ke LP Kelas 2 A Ternate sebagai tahanan titipan jaksa. Ketua Tim Penyidik Kejati Maluku Utara Ketut Winawa mengatakan pada kasus itu, masih ada tersangka lain, yakni Bendahara Umum Pemkab Halmahera Barat, Rahmat. Namun, yang bersangkutan belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan jaksa. "Dari hasil penyidikan ditemukan adanya penyelewengan dana Rp11,2 miliar yang dilakukan dengan cara pemotongan 10% anggaran dari setiap satuan kerja perangkat daerah," terang Ketut.

Selain itu, pencairan anggaran tidak melalui prosedur, yakni anggaran dicairkan tanpa surat perintah pencairan dana. Penyidik juga menemukan penggunaan dana di luar kegiatan yang untuk kegiatan di luar yang tercantum dalam APBD. Anggaran itu digunakan untuk kepentingan sejumlah pejabat di Pemkab Halmahera Barat. Wayan menambahkan, mungkin ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ada sejumlah pejabat diduga ikut menikmati dan mengetahui pencairan dana itu .

Sita 22 kardus
Di Palembang, Sumatra Selatan, tim penyidik Kejaksaan Agung menyita 22 kardus dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) setempat, terkait kasus penyelewengan dana hibah Rp2,1 triliun tahun anggaran 2013. Penggeledahan oleh Kejagung tersebut sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sejumlah anggota DPRD Sumsel, LSM, 10 notaris, dan pejabat Pemprov Sumsel selama sepekan terakhir. Puluhan kardus hasil penggeledahan yang dilakukan Kamis (3/2) sejak pukul 10.00 hingga 19.00 WIB itu terdiri dari dua kardus dokumen Komisi IV dan tiga kardus Komisi V.

Petugas juga menyita surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2013 Badan Kesbangpol sebanyak tiga kardus dan proposal sebanyak dua kardus. Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Agung Haryono mengatakan, dari total Rp2,1 triliun itu, Rp350 miliar dihibahkan ke anggota DPRD Sumsel. Selain legislatif, tim penyidik telah memeriksa kalangan eksekutif, seperti sekwan, Kepala BPKAD, dan sejumlah pejabat pemprov terkait dana hibah pada 2013 sebesar Rp2,1 triliun.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More