Sabtu 27 Juni 2020, 13:00 WIB

Hindari Bentrokan Massa, Muhammadiyah Minta DPR Cabut RUU HIP

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Hindari Bentrokan Massa, Muhammadiyah Minta DPR Cabut RUU HIP

ANTARA
Aksi massa penolakan RUU HIP

 

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR segera mengambil keputusan mencabut dan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan terjadinya banyak aksi massa yang berpotensi menimbulkan bentrokan. 

“Tidak perlu menunggu 60 hari. Terlalu lama. Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi,” katanya dalam keterangan persnya, Sabtu (27/6).

Mu’ti menyebutkan, seharusnya semua anggota DPR hendaknya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan gengsi golongan dengan segera menghentikan pembahasan RUU yang menimbulkan kontroversi di masyarakat tersebut. 

Apalagi, tambahnya, sudah ada pernyataan resmi Pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP. 

“Jadi DPR tidak perlu menunggu surat Presiden karena sudah ada pernyataan resmi,” ujarnya.

Baca juga: Kunjungi PBNU, AHY Ungkap 4 Alasan RUU HIP Harus Ditolak

Seperti diketahui Pembahasan RUU HIP menjadi polemik baru yang kontroversial. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Namun banyak pihak yang memberikan kritiknya, tidak hanya dari kalangan politisi melainkan di ranah masyarakat. Selain dianggap tak memiliki urgensi, mereka menilai sejumlah pasal dalam RUU ini berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Pada kesempatan itu, Mu'ti juga menyinggung soal pembakaran bendera PDIP di tengah demo RUU HIP di Jakarta beberapa hari lalu. Muhammadiyah, ungkapnya, menyayangkan aksi pembakaran bendera tersebut. Namun demikian, dirinya meminta PDIP menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa. “Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat,” pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

Saldi Isra Kuliahi para Penggugat

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 10 Juli 2020, 05:30 WIB
Ia juga mempertanyakan penjelasan para pemohon yang tidak rinci. Sayangnya, kali ini merupakan sidang perbaikan permohonan sehingga hakim...
MI/Susanto

KPK Selisik Kasus PT DI lewat Pejabat Bappenas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 10 Juli 2020, 05:20 WIB
KPK terus menelisik kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Mantan pejabat Bappenas juga turut diperiksa sebagai saksi,...
Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Kasus UNJ Dapat Dibuka Kembali

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 10 Juli 2020, 05:15 WIB
Yusri juga menyebut pihaknya telah menggelar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya