Sabtu 27 Juni 2020, 09:00 WIB

Ditjen Pajak Beri Diskon Pajak Perusahaan Publik, Ini Syaratnya

Dwi Tupani | Ekonomi
Ditjen Pajak Beri Diskon Pajak Perusahaan Publik, Ini Syaratnya

ANTARA/KORNELIS KAHA
Seorang satpam menggunakan pelindung wajah menjelaskan tata cara pelayanan pajak di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kupang, NTT.

 

PERUSAHAAN yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan di bursa efek di Indonesia setidaknya 40% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh berhak memperoleh tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. 

"Syarat untuk memperoleh keringanan tarif pajak adalah 40% saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak (di luar emiten dan pemegang saham pengendali/pemegang saham utama) dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing pihak tidak melebihi 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6) . 

Menurutnya, syarat ini harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu satu tahun. 

Pengecualian atas ketentuan di atas dapat berlaku dalam keadaan tertentu, seperti dalam hal emiten melakukan buyback berdasarkan kebijakan pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.

Baca juga: Wall Street Dibuka Merosot Dampak Kejatuhan Saham Bank

Dalam PP 29/2020 diatur bahwa emiten yang melakukan buyback yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut di atas, diberikan pengecualian sampai dengan 30 September 2020 sehingga dapat tetap memanfaatkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah. 

"Tarif pajak yang dapat diperoleh emiten yang memenuhi persyaratan di atas adalah 19% pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17% pada tahun pajak 2022," tuturnya.

Pengaturan selengkapnya mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan tarif pajak yang lebih ringan bagi perusahaan publik dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020, yang dapat diakses pada www.pajak.go.id. (A-2)

Baca Juga

ANTARA

Kemenperin Dorong Daur Ulang Kertas Jadi Bahan Baku Industri

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 12 Juli 2020, 11:30 WIB
Laju kebutuhan kertas di pasar global semakin besar hingga 2% per tahun sehingga menjadikan sektor industri kertas cukup potensial untuk...
ANTARA/Aprillio Akbar

Pengamat : Ada Upaya untuk Melakukan Liberalisasi BUMN

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 12 Juli 2020, 10:29 WIB
Kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan...
medcom.id

Apindo Sebut RUU Cipta Kerja Bawa Angin Segar Pascapandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 12 Juli 2020, 07:15 WIB
Melalui Omnibus Law Cipta Kerja, Apindo berharap ada perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya