Sabtu 27 Juni 2020, 08:00 WIB

Legislator NasDem: Korban Narkoba Diminta Tak Dipidana

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Legislator NasDem: Korban Narkoba Diminta Tak Dipidana

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari

 

PERBAIKAN kebijakan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dinilai masih perlu perbaikan. Korban penyalahgunaan narkoba diminta tak dipidana.

"Pengguna dan pecandu itu korban, mereka harus disembukan bukan dihukum dalam sel. Undang-undang Narkotika sudah mengarah pada kebijakan ini tapi implementasinya masih belum konsisten," kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari di Jakarta, Sabtu (27/6).

Taufik menilai hukum pidana untuk pecandu narkoba bukan hal bijak. Pidana tidak bisa membuat pecandu narkoba sembuh. Malah, kata dia, ketika hukuman pidananya selesai para pecandu biasanya kembali mengonsumsi narkoba.

"Selepas pengguna menjalani pidana jika masih kecanduan, tetap saja akan menjadi sasaran predator pengedar narkoba. Karena itu sembuhkan mereka dengan rehabilitasi agar berkurang permintaan narkoba," ujar Taufik.

Baca juga: Lindungi Generasi Muda dari Narkoba

Pemberian hukum pidana bagi pecandu narkoba juga mengakibatkan pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepenuhan. Tercatat, pada tahun 2015 sampai 2019 narapidana narkoba mencapai 123.337 orang atau 47% total keseluruhan penghuni Lapas.

Dari angka itu, 44.708 orang di antaranya tercatat hanya sebagai pemakai narkoba. Menurut Taufik, hal ini tak boleh dibiarkan. Pemberian hukum penjara bagi pecandu narkoba perlu diperbaiki.

"Karena itu dalam revisi RUU Narkotika yang telah masuk ke dalam prolegnas ini, pendekatan kesehatan, aspek ekonomi dan kriminologi harus menjadi pijakan perubahan. Tempatkan pengguna sebagai korban dengan berikan rehabilitasi bukan menghukumnya dengan pemenjaraan," tutur Taufik. (A-2)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

KPK Perpanjang Penahanan 3 Eks Legislator Jambi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:20 WIB
Perpanjangan penahanan sampai dengan 21 Agustus 2020 untuk memberi waktu pematangan perkara untuk dibawa ke tahap...
MI/MOHAMMAD IRFAN

Komisi II: Perlu Ada Pembaruan UU Otonomi Daerah

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:10 WIB
 Dengan begitu pemerintah setiap tingkatan wilayah bisa berjalan dan bekerja secara...
MI/ADAM DWI

Kelanjutan Tiga Gugatan UU Korona Tunggu Rapat MK

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Senin 13 Juli 2020, 20:40 WIB
Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya