Jumat 26 Juni 2020, 20:27 WIB

Revisi UU Pemilu dijanjikan Afirmasi Keterwakilan Perempuan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Revisi UU Pemilu dijanjikan Afirmasi Keterwakilan Perempuan

Ilustrasi
Ilustrasi pemilu

 

KOMISI II DPR saat ini tengah menyusun rancangan revisi Undang-Undang Pemilu. Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menjelaskan keterwakilan perempuan sebagai peseta Pemilu semakin diperkuat oleh UU Pemilu.

"Contohnya dimasukkan di dalam 3 nomor urut pertama keterwakilan perempuan. Jadi memang UU Pemilu sangat afirmatif terhadap peserta perempuan," tutur Doli dalam webinar bertajuk 'RUU Pemilu: Dimana Kebijakan Afirmasi Keterwakilan Perempuan?', Jumat (26/6).

Doli melanjutkan, revisi UU Pemilu ditargetkan tuntas pada akhir masa sidang DPR pada 15 Juli mendatang. Saat ini Komisi II telah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tersebut sebelum nantinya akan diserahkan ke Baleg untuk disempurnakan.

"Kami juga akan minta pandangan-pandangan dari peggiat pemilu untuk didengar masukannya," jelas Doli.

Baca juga : AHY-Airlangga Bertemu Bahas Persiapan Pilkada

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafar mengatakan butuh kemauan politik atau political will untuk mengafirmasi keterwakilan perempuan di parlemen. Septi mendorong pembahasan draf RUU Pemilu yang sedang disusun Komisi II DPR benar-benar mengafirmasi kebijakan terhadap perempuan.

"Political will itu untuk menjawab pertanyaan bagaimana supaya apa yang selama ini sudah kita perbincangkan kuota 30 persen perempuan di parlemen menjadi sesuatu yang real dan nyata," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KPPI memberikan rekomendasi agar pembahasan revisi UU Pemilu bisa mewujudkan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan. Satu diantaranya adalah tentang bagaimana menempatkan 30 persen perempuan dalam nomor urut 1 di minimal 30 persen dapil oleh setiap peserta pemilu atau partai politik.

"Kalau kemudian dalam proses pembahasan RUU Pemilu masih ada hambatan-hambatan yang membuat perempuan tidak bisa mendapatkan ruang kebijakan afirmasi, saya pikir ini perlu dikembalikan pada political will, di mana political will para pemegang kebijakan," imbuhnya. (OL-7)

Baca Juga

Puspen TNI AL

Komando Armada dan Marinir Harus Miliki Kekuatan yang Sama

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 08:45 WIB
Untuk mampu mengatasi emergensi di wilayah Pasifik dan Laut Arafuru, sarana dan prasarana serta Alutsista Koarmada III dan Pasmar 3 akan...
ANTARA/Wahdi Septiawan

Indonesia Perjuangkan Sawit di Swiss

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 08:25 WIB
KBRI setempat telah melakukan pendekatan kepentingan untuk memberikan pemahaman serta data dan fakta terkait kelapa sawit di...
DOK KEMNAKER

Kemnaker Berikan Bantuan Padat Karya Produktif, Inkubasi Bisnis

👤*** 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 06:35 WIB
Saya kira tugas seluruh pembantu Presiden sekarang, semuanya harus mikiri gimana caranya bisa mengatasi Covid 19 dengan seluruh resources...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya