Jumat 26 Juni 2020, 19:32 WIB

PPDB Harusnya Pertimbangkan Jumlah Siswa dan Ketersedian Sekolah

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
PPDB Harusnya Pertimbangkan Jumlah Siswa dan Ketersedian Sekolah

Antara
Orang tua siswa menolak sistem PPDB dengan kriteria umur di Jakarta.

 

DIREKTUR Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi menilai, indikator kriteria sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) seharusnya disusun berdasarkan dua hal, yakni jumlah sekolah dan daya tampungnya serta jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan dalam pelaksanaan PPDB.

“Dinas harus mendata secara spesifik klasifikasi anak di suatu daerah/kecamatan. Dari data anak usia sekolah yang ada dalam satu zonasi, kemudian bisa dilihat mana yang paling urgen,” kata Ahmad Baedowi dalam pernyataan tertulis, Jumat (26/6).

Baedowi menambahkan, sistem zonasi berbasis data dapat dibentuk dengan memprioritaskan beberapa kriteria yakni, siswa kurang mampu misalnya diberi kuota 50 persen beserta indikatornya, nilai siswa dengan mencantumkan rentangnya diberi kuota 25 persen, usia siswa dengan mencantumkan rentangnya diberi kuota 12,5 persen, serta sisa kuota 12,5 persen diberikan sesuai jarak rumah siswa ke sekolah.

“Peraturan Dinas harus kita dorong ke arah ini. Baru kemudian disosialisasi. Bisa jadi akan ada adjusment yang khusus kalau suatu daerah punya data yang berbeda,” tandasnya.

Baca juga: Lapak Ibu, Solusi Digital untuk Para Ibu dan Pedagang Tradisional

Sebelumnya, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, permasalahan dalam pelaksanaan PPDB memang selalu terjadi setiap tahun. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tiga faktor yakni regulasi, pemenuhan 8 standar pendidikan secara nasional, dan konsistensi.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, seharusnya kebijakan bidang pendidikan sepenuhnya diberikan kepada pemda agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah yang mereka pimpin. Sedangkan pemerintah pusat, yakni Kemendikbud melalui regulasinya hanya mengatur batasan-batasan umum saja, tidak perlu terperinci seperti aturan persentase zonasi, afirmasi, dan lain-lain.

Kemudian, disparitas antara satu sekolah dengan yang lainnya masih sangat besar, sehingga mau tidak mau orang tua tentu berebut ingin memilih sekolah berkualitas baik dan memiliki fasilitas yang memadai bagi anak-anaknya.

Selain memperbaiki regulasi dan disparitas, Cecep memandang, dibutuhkan konsistensi dari sekolah dan pemda untuk menjalankan sistem PPDB yang jujur dan transparan sehingga tidak lagi terjadi kegaduhan dalam penerimaan peserta didik baru.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Asrun

8 Desa di Konawe Utara Terendam Banjir

👤Ferdian Ananda 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:20 WIB
Banjir setinggi 70-80 centimeter merendam delapan desa di lima kecamatan di Konawe Utara, Sulawesi...
Medcom.id

Masyarakat Butuh Program Kartu Prakerja

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 12 Juli 2020, 04:17 WIB
Pelaksanaan program kartu prakerja perlu memprioritaskan korban PHK atau pegawai yang...
Instagram @dindahw

Dinda Hauw-Rey Mbayang Mantapkan Hati untuk Menikah

👤MI 🕔Minggu 12 Juli 2020, 04:10 WIB
KABAR bahagia datang dari aktris Dinda Hauw, 23, dan penyanyi Rey Mbayang, 21, yang resmi menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya