Jumat 26 Juni 2020, 16:52 WIB

KPK Minta Tambahan Anggaran, MAKI: Tidak Pantas

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
KPK Minta Tambahan Anggaran, MAKI: Tidak Pantas

Antara/Hafidz Mubarak
Gedung KPK yang berlokasi di kawasan Rasuna Said, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 925,8 miliar pada tahun depan. Kebutuhan anggaran KPK pada 2021 mencapai Rp 1,8 triliun, atau meningkat dari pagu anggaran indikatif sebelumnya, yakni Rp 955,08 miliar.

Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai KPK tidak pantas meminta tambahan anggaran. Pasalnya, kinerja KPK pada era kepemimpinan baru dinilai terus menurun.

Baca juga: Survei: Dipimpin Firli, Kinerja KPK Jauh dari Ekspektasi Publik

"KPK tidak pantas memohon tambahan anggaran. Harus dipaksa untuk berprestasi dulu, baru kemudian anggaran ditambahkan," ujar Boyamin saat dihubungi, Jumat (26/6).

Dia berpendapat penambahan anggaran tidak akan mendukung kinerja lembaga antirasuah. Sebaliknya, anggaran berpotensi mubazir karena tidak dimanfaatkan untuk pencegahan dan penindakan korupsi.

Permintaan tambahan anggaran disebutnya sangat tidak wajar. Mengingat, usulan tambahan mencapai 100% dari pagu anggaran indikatif sebelumnya. "Sangat tidak wajar dan harus ditolak oleh DPR. Kalau perlu yang ada semestinya dikurangi," pungkas Boyamin.

Baca juga: Gaya Hidup Mewah Ketua KPK, Komisioner: Helikopter Hemat Waktu

Seharusnya KPK menyampaikan rencana kerja atau penindakan yang akan ditempuh. Hingga kini, KPK dinilai tidak terbuka dalam menyampaikan upaya penindakan korupsi.

"Mestinya KPK menyampaikan kinerja yang akan ditempuh. Program kerjanya seperti apa? Mencegah itu seperti apa? Dirumuskan, bukan hanya retorika," tuturnya.(OL-11)

 

 

Baca Juga

ANTARA/Sigid Kurniawan

Jokowi Minta Covid-19 Dijadikan Momentum Perkuat Kesatuan

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 14 Juli 2020, 11:20 WIB
Presiden Jokowi meyakini dengan segenap kekuatan yang dimiliki, bangsa Indonesia mampu pulih dengan...
MI/Susanto

KPK Panggil Empat Saksi untuk Nurhadi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 14 Juli 2020, 11:16 WIB
Dalam kasus itu, KPK menetapkan Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai tersangka kasus pengurusan perkara...
ANTARA/Aditya Pradana Putra

Menko Polhukam Segera Bentuk Tim Pemburu Koruptor

👤Antara 🕔Selasa 14 Juli 2020, 11:01 WIB
Institusi yang dilibatkan dalam tim pemburu koruptor itu, kata Mahfud, yaitu Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya