Jumat 26 Juni 2020, 15:10 WIB

Anies Izinkan Reklamasi di Pantai Ancol

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Anies Izinkan Reklamasi di Pantai Ancol

MI/RAMDANI
Pantai di kawasan Ancol, Jakarta.

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 Ha (Lebih Kurang Tiga Puluh Lima Hektar) Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Ha (Lebih Kurang Seratus Dua Puluh Hektar) disebutkan ada masa perizinan itu.

"(Izin reklamasi) berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali," bunyi Kepgub tersebut yang diteken Anies Baswedan, Jakarta, Jumat (26/6).

Dalam perizinan reklamasi, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurungan material dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan. Perluasan kawasan itu harus mengacu pada Rencana Tata Ruang, Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) dan ketentuan perundangan.

Anies juga mengatakan, dalam pelaksanaan perluasan kawasan, PT Pembangunan Jaya Ancol,Tbk berkoordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Lalu, hasil pelaksanaan perluasan kawasan harus disertifikatkan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk wajib melaporkan pelaksanaan perluasan kawasan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur," sebut Anies.

Pihak Ancol juga diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur antara lain jaringan jalan di dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat.

Dalam Kepgub itu dijelaskan, lahan hasil perluasan kawasan yaitu Lahan matang sebesar 5% (lima persen) dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas tidak termasuk peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum terhadap lahan seluas 35 Ha (lebih kurang tiga puluh lima hektar) dan 120 Ha (lebih kurang seratus dua puluh hektar) dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (OL-4)

Baca Juga

Dok MI

Polisi Periksa Rekan Kerja dan Kawan Yodi Prabowo

👤Jufriansyah 🕔Jumat 10 Juli 2020, 22:59 WIB
"Tadi autopsi sudah selesai hasil nanti dikirim, nanti kita lihat perkembangannya," kata...
MI/ Andri Widiyanto

Netizen Bela Kualitas Bus Listrik Transjakarta dari Tiongkok

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 10 Juli 2020, 22:33 WIB
"Sayang sekali ada yang menyudutkan TJ soal bus dari China. Bos, produksi Bus Listrik di Dunia itu 99% saat ini memang datangnya dari...
Antara

Pelayanan Publik di DKI Diminta Tetap Prima Saat Pandemi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:07 WIB
Pelayanan yang diberikan kepada warga adalah pelayanan terintegrasi, terkoordinasi, cepat, dan tanpa ada pungutan-pungutan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya