Jumat 26 Juni 2020, 07:51 WIB

Perludem: Jadwal Pemilu dalam RUU Pemilu tidak Efektif

Kautsar Widya Prabowo | Politik dan Hukum
Perludem: Jadwal Pemilu dalam RUU Pemilu tidak Efektif

MI/USMAN ISKANDAR
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggaraini

 

PEMILIHAN umum (Pemilu) direncanakan dibagi menjadi dua kategori, pemilu nasional dan pemilu daerah. Rencana tersebut tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Draft yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR itu menjelaskan pilkada 2024 akan digeser pada 2029. Dengan demikian, pada 2024 KPU menangani lima pemilihan, yaitu pemilu presiden (pilpres), pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota.

Rencana tersebut mendapatkan kritik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Seharusnya pemilu nasional hanya menangani pilpres, pemilihan DPR, dan DPD.

"DPR baru mengadakan pemilu nasional serentak (pilpres,DPR, dan DPD) pada 2029. Di 2024 DPR masih melakukan lima pemilihan, itu tidak efektif," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggaraini, dalam diskusi virtual, Jumat (26/6).

Baca juga: Empat Pimpinan KPU Dapat Peringatan

Titi menyarankan pada 2024 hanya digelar pemilu nasional serentak. Sementara pemilu daerah yang meliputi pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, DPRD provinsi, dan kabupaten dan kota, digelar pada awal 2027. Normalisasi penjadwalan pemilu itu akan memperkuat sistem presidensil.

Ia juga mengusulkan sepanjang 2027 KPU dapat mengrekrut serentak penyelenggara pemilu secara berjenjang dan terdesentralisasi. Agar tidak ada lagi penyelenggara pemilu yang direkrut sehari sebelum pemilu.

Apabila jadwal tersebut dapat terealisasikan maka pada 2028 KPU dapat mempersiapkan penyelenggaran pemilu nasional serentak 2029. Setelah itu pemilu nasional dan pemilu daerah akan digelar serentak setiap lima tahun sekali. (A-2)

Baca Juga

DOK MI

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Juga Divonis Penjara Seumur Hidup

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 23:38 WIB
Selain pidana seumur hidup, Heru juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti senilai Rp10,72...
dok mi

Setahun Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara Rp338,8 Triliun

👤Al Abrar 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:32 WIB
Setahun Kejagung juga telah menyelidiki 1.477 perkara selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020. 986 perkara di antaranya telah masuk...
Antara

KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke LP Tangerang

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:15 WIB
Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya