Jumat 26 Juni 2020, 05:26 WIB

Kabareskrim Pastikan Pelaku Karhutla Dapat Hukuman Berat

Antara | Humaniora
Kabareskrim Pastikan Pelaku Karhutla Dapat Hukuman Berat

ANTARA/FB Anggoro
Pelaku karhutla akan dijatuhi hukuman maksimal atau hukuman berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

 

KABARESKRIM  Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri akan menuntaskan seluruh kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan agar para pelaku yang sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan karhutla diberikan hukuman paling berat, atau maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
  
Hukuman berat itu, kata Komjen Sigit dinilai tepat lantaran saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi covid-19. Menurut dia, dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka akan semakin membahayakan dan menyengsarakan masyarakat.
  
"Menuntaskan kasus-kasus karhutla dan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan hukuman terberat," kata Sigit di Jakarta, Kamis (26/6).
  
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan bahwa 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia. Jokowi pun meminta aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang merusak hutan tanpa pandang bulu dan kompromi.
  
Sigit menjelaskan bahwa dalam mengantisipasi karhutla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah mengecek dan merilis aplikasi Lancang Kuning untuk memonitor titik panas hotspot di Polda Riau. Setidaknya ada 12 jajaran Polda yang wilayahnya rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga diminta untuk mengadopsi aplikasi Dashboard Lancang Kuning tersebut.
  
"Polda-polda yang rawan karhutla untuk mengadopsi aplikasi tersebut. Di antaranya Polda Riau, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Kalteng, Polda Kalbar, Polda Kaltara, Polda Kaltim, Polda Kalsel, dan Polda Bangka Belitung," ujarnya.
  
Untuk mencegah terjadinya karhutla, Polri bersama dengan Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, Gubernur, Kapolda, Kejaksaan Tinggi telah melakukan sosialisasi penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan. Sosialisasi itu bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, Pemda juga diminta melakukan pengendalian dan pencegahan dengan menyediakan sarana dan prasarana.

baca juga: Komisi IV DPR Minta KLHK Terus Tingkatkan Pengamanan Hutan
    
Sejak 8 Februari hingga 24 Juni 2020, aparat sudah memadamkan sedikitnya 5.061 titik api. Upaya itu telah menyelamatkan lahan seluas 278 hektar. Sementara di tahun 2019, sebanyak 15.670 hektar telah diselamatkan. Pada tahun ini Bareskrim menangani 64 kasus perorangan dan 40 kasus berstatus P21, dan 24 kasus dalam penyidikan. Sedangkan untuk korporasi ada satu kasus yang saat ini dalam penyidikan. (OL-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Luhut : Industri Farmasi Akan Bereformasi dan Bangkit Lagi

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 20:28 WIB
Pemerintah mengharapkan para pengusaha sektor industri farmasi bisa lebih maju lagi. Pihaknya meminta industri melakukan produksi dan...
Antara/Igggoy El Fittra

Kemendikbud: Kasus Korona pada Anak tak Terkait Pembukaan Sekolah

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 20:10 WIB
Kasus covid-19 ini bukan terjadi pada bulan Agustus usai Penyesuaian SKB Empat Menteri dikeluarkan, melainkan akumulasi kejadian sejak...
MI/Dwi Apriani

Ancaman Karhutla Di Tengah Pandemi Covid-19 Mesti Dimitigasi

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 20:05 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, tahun ini, ancaman karhutla perlu disikapi secara cermat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya