Kamis 25 Juni 2020, 06:26 WIB

Satu Gugur, KSAD Evaluasi Prajurit Perdamaian

Pra/Pro/P-2 | Politik dan Hukum
Satu Gugur, KSAD Evaluasi Prajurit Perdamaian

DISPEN TNI-AD
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Presdir Metro TV Don Bosco Selamun di Mabes TNI-AD, Jakarta, kemarin

 

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa akan mengevaluasi kesiapan para prajurit TNI yang hendak ditugaskan dalam misi perdamaian di luar negeri.

Upaya tersebut dilakukan menyusul gugurnya satu prajurit TNI dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Demokratik Kongo. “Kita akan evaluasi apa yang sebenarnya terjadi agar para prajurit bisa lebih siap,” ujar Andika di sela-sela acara bincang pagi dengan pimpinan redaksi media massa di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, kemarin.

Ia menambahkan, saat ini evaluasi belum dapat dilaksanakan lantaran masih menunggu hasil kronologi lengkap dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini diketahui seorang prajurit TNI, Sersan Mayor (Serma) Rama Wahyudi, salah satu prajurit penjaga perdamaian di Kongo, tewas akibat serangan kelompok bersenjata.

Ada juga satu korban luka, yaitu Prajurit Satu (Pratu) Syafii Makbul, yang kini masih dalam perawatan intensif. “Mudah-mudahan masih ada harapan untuk pulih,” tutur KSAD.

Mabesad, lanjut Andika, akan proaktif untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dengan menggandeng beberapa BUMN. “Seperti insiden helikopter jatuh di Semarang, ada perhatian dari BNI, BRI, dan Mandiri. Kita berusaha mengajak mereka karena mereka punya kepedulian melalui program CSR untuk membantu keluarga korban,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mendorong dilakukannya investigasi pada kasus gugurnya prajurit TNI di Kongo dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Sebuah usulan bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB untuk melakukan investigasi sekaligus meringkus kelompok-kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyerangan pasukan penjaga perdamaian,” ujar Kharis dalam siaran pers, kemarin.

Dikatakan Kharis, Komisi I mengutuk keras serangan milisi bersenjata terhadap personel Tentara Misi Penjaga Perdamaian di Provinsi Kivu Utara, perbatasan Kongo, Senin malam waktu setempat.

Meski begitu, kejadian tersebut tidak harus menyurutkan peran Indonesia dalam mengikutsertakan TNI sebagai pasukan perdamaian. Kharis mengingatkan bahwa ada amanah konstitusi untuk tetap turut serta mengirimkan pasuk an dalam misi perdamaian dunia. (Pra/Pro/P-2)

Baca Juga

Antara/Hafidz Mubarak A

Pimpinan KPK Sebut Peralihan ke ASN Tak Pengaruhi Independens

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 21:41 WIB
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 41/2020 yang mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

PSBB Transisi di Jakarta Diperpanjang, Fokus Penegakan Aturan

👤 Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 21:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta resmi memperpanjang PSBB Masa Transisi di fase pertama ini untuk keempat kalinya hingga tanggal 27 Agustus...
Antara

KPK Bidik Pencucian Uang Wali Kota Banjar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 20:11 WIB
KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi proyek insfrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar (2012-2017). KPK mensinyalir ada dugaan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya