Kamis 25 Juni 2020, 06:00 WIB

Menyoal Kisruh RUU HIP

Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik, dan Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta | Opini
Menyoal Kisruh RUU HIP

Dok. Pribadi

MESKI ditunda, polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) terus berlanjut. Kritik berbagai kalangan terus mengalir deras nyaris tanpa henti. Terutama, dari kalangan aktivis Islam politik. Bahkan MUI mengancam memobilisasi massa untuk membatalkan rancang regulasi kontroversial itu.

Politisi Senayan juga terbelah. Sebagian fraksi mengusulkan pembahasan RUU tetap lanjut dengan berbagai catatan kritis serta perbaikan sejumlah substansi. Sebagian lainnya menghendaki dihentikan, karena memantik kegaduhan. Secara umum, publik cenderung keberatan jika pembahasan rancangan regulasi haluan Pancasila dilanjutkan. Publik tak mau lagi suasana batin kebangsaan kembali memanas. Kembali kisruh hanya soal haluan ideologi Pancasila.

Bangsa ini kondusif pasca-Pilpres 2019, terutama sejak Prabowo Subianto memutuskan berkongsi dengan Jokowi. Setelah itu, praktis tak ada lagi perdebatan krusial soal ideologi negara Pancasila. Kelompok islamis yang selama ini ditengarai mendukung Prabowo kadung dianggap penumpang gelap (free rider) demokrasi. Kini, mereka mulai teralienasi.

Survei Parameter Politik Indonesia pada November tahun lalu menyodorkan fakta 85% masyarakat menganggap Pancasila sudah fi nal. Tak perlu ada modifi kasi Pancasila atau menawarkan ideologi lain yang potensial merongrong keutuhan bangsa.

Survei Parameter juga mengungkap bahwa negara dan agama sama penting yang harus saling bertautan. Hanya sedikit saja, sekitar 7%, yang menilai agama lebih penting ketimbang Pancasila. Jumlahnya tak signifi kan, tapi berisik dan agresif di media sosial. Selebihnya publik merasa tak tahu dengan perdebatan ideologi negara.

Sumber polemik

Setidaknya ada tiga hal yang memantik polemik. Pertama, soal landasan filosofis inisiatif mengusulkan RUU HIP. Sebab, tak ada kegentingan kondisi yang mengharuskan adanya haluan ideologi Pancasila. Jika sekadar ingin menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, instrumen politik hukumnya sudah banyak. Tinggal bagaimana di level implementasi. Tak perlu aturan baru yang justru potensial tumpang tindih (overlapping) dengan perundangan lain.

Sekadar mengutip draf RUU HIP Pasal 1 ayat 3 bahwa Haluan Ideologi Pancasila ialah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa dalam mencapai keadilan, dan kesejahteraan, dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong untuk suatu tata masyarakat Indonesia yang adil makmur. Sekali lagi, klausul tentang keadilan dan kesejahteraan semacam ini mudah didapati di berbagai regulasi lainnya.

Kedua, tak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 soal pembubaran PKI dan larangan kegiatan menyebarkan ideologi Komunis, Maxisme, dan Leninisme di Indonesia. RUU HIP terlihat paradoks. Satu sisi mengintrodusir haluan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Namun, saat bersamaan, larangan tentang PKI tak dicantumkan dalam konsideran. Dari sinilah muara isu kebangkitan komunis pengab menjejali ruang publik.

RUU HIP dituding lunak bahkan tak sensitif dengan isu kebangkitan komunisme sebagai 'barang terlarang' di Indonesia. Bahkan, makin menebalkan keyakinan, kekuatan komunis makin terkonsolidasi.

Meski sebenarnya sangat mustahil komunis bangkit, tapi ketakutan terhadap hantu komunisme cukup kuat merasuki keyakinan berbagai kelompok aktivis Islam politik. Inilah yang menyebabkan banyak protes belakangan ini.

Ketiga, mereduksi Pancasila karena ada upaya memeras Pancasila menjadi trisila. Yakni, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Ringkasan trisila dan ekasila merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Persiapan Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjelang kemerdekaan.

Argumen trisila dan ekasila yang termuat dalam Pasal 7 RUU HIP ini terkesan simplistis dan menggunting banyak poin penting. Terutama, soal ketuhanan yang berkebudayaan sangat sukar dijelaskan narasi akademisnya. Sebab, frasa ketuhanan dan kebudayaan merupakan dua entitas berbeda. Antara sesuatu yang transenden dan profan. Tak mungkin bisa campur baur.

Menjaga orisinalitas Pancasila

Pancasila wujud nyata buah hasil kompromi sakral berbagai eksponen politik Tanah Air. Ia mengakomodasi dua kelompok besar, terutama kekuatan Islam dan nasionalis. Perdebatan dua kelompok ini cukup menegangkan selama persiapan menjelang kemerdekaan. Lima butir sila dalam Pancasila merupakan manifestasi racikan ide besar para tokoh bangsa. Bukan monopoli satu tokoh tertentu.

Karena itu, jangan ada kesan hanya tokoh atau kelompok tertentu saja yang merasa paling berjasa merumuskan Pancasila. Sementara yang lain dinilai sebatas komplementer. Cukup mengkhawatirkan jika Pancasila kemudian direduksi menjadi trisila dan ekasila. Ini potensial membangkitkan memori luka lama kekalahan perjuangan aktivis Islam politik. Terutama, pihak yang terobsesi mengembalikan kesaktian tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Menjaga Pancasila mesti diletakkan dalam konteks keharusan semua kalangan merawat orisinalitas Pancasila. Tak usah ada reduksi sila, meringkas sila menjadi tiga dan satu sila. Itu pun konklusinya sebatas gotong-royong.

Jika pun terpaksa diremas, Pancasila bisa disederhanakan menjadi sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nurcholis Madjid menganalogikan Pancasila seperti bilangan angka 10.000. Angka 1 (satu) merupakan perumpamaan sila pertama dan empat nol di belakangnya ibarat empat sila berikutnya. Tanpa angka 1, betapa pun panjang deretan nol tak akan ada artinya.

Bagi Nurcholis Madjid, agama mesti dijadikan pijakan etis profetik kehidupan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya diletakkan dalam kerangka religiositas personal, namun mencakup sistem dan moral politik kebangsaan.

Orang beragama pasti berkemanusiaan, bersatu, kerakyatan, dan permusyawaratan, serta berkeadilan sosial. Semua doktrin agama mengajarkan kolektivitas, bukan individualitas. Meminjam istilah Sosiolog Emile Durkheim, bangsa ini sudah mencapai level masyarakat organik. Satu tatanan masyarakat yang didasarkan pada nilai kolektif. Hubungan tak lagi didasari untung rugi, bukan mencari insentif materi. Tapi, karena rasa solidaritas kemanusiaan.

Buktinya, banyak sekali gerakan filantropi dari komunitas warga yang agresif berjibaku membantu bencana kemanusiaan. Jadi, tanpa diundangkan dalam regulasi pun, nilai kolektivitas anak bangsa sudah terpatri seiring berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara modern.

Nilai kolektif itu mendarah daging, turun temurun dari warisan leluhur. Itu artinya, secara alamiah karakter bangsa ini baik dan suka bergotong royong. Saat ini yang dibutuhkan bukan regulasi baru, namun bagaimana menjadikan Pancasila nyata dalam tindakan keseharian.

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Kedaulatan Data Pribadi

👤Willy Aditya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:15 WIB
Karena bernilai itulah data pribadi kerap...
MI/AGUS UTANTORO

Konstitusionalitas Hasil Pilpres 2019

👤A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:10 WIB
Semestinya hak uji materi MA dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kekacauan...
Dok. Pribadi

Belanja Militer Jumbo Vs Reformasi Militer, Mana Dulu?

👤Ade Muhammad Pakar Sistem Pertahanan 🕔Jumat 10 Juli 2020, 04:35 WIB
BELANJA militer besar besaran oleh Kemenhan yang diungkap Badan Pusat Statistik ialah terkait dengan data lonjakan impor senjata dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya