Rabu 24 Juni 2020, 05:50 WIB

Gotong Royong untuk APBN Responsif Gender

Eva K. Sundari Dewan Pakar DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Penulis Buku Responsif Gender | Opini
Gotong Royong untuk APBN Responsif Gender

Dok. Pribadi

JANGANLAH ketinggalan dalam Revolusi Nasional ini dari awal sampai akhirnya, dan jangan ketinggalan pula nanti, di dalam usaha menyusunmasyarakat keadilan-sosial, dan kesejahteraan-sosial. Di dalam masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah, engkau nanti menjadi wanita yang merdeka! (Soekarno dalam Sarinah, 1947)

Para aktivis perempuan risau karena strategi pengarusutamaan gender (PUG) sudah ada di Inpres 9 tahun 2000. Tetapi, data kemajuan kesetaraan gender Indonesia amat rendah. Saat ini, kita di peringkat ke-6 di negara ASEAN dengan nilai 0,691.

Adapun, Filipina menempati posisi tertinggi dengan nilai 0,790 (Global Gender Gap Index Report 2018). Saat pandemi covid-19 menghantam, PUG makin terlempar ke belakang. Diwacanakan saja tidak, baik di saat pembahasan program penanganan krisis maupun pemulihannya (recovery).

Adapun data-data menunjukkan bahwa perempuan dan gadis (serta anak-anak), merupakan kelompok penerima dampak terburuk di setiap bencana. Termasuk, pandemi korona. Maka, sepatutnya ada afirmasi untuk kesetaraan gender dalam penyusunan APBN 2021.

Beralihnya aktivitas publik ke dalam rumah menambah beban dan derita perempuan. Rumah Aman LPSK penuh oleh korban KDRT. Situasi ini sesuai temuan UN Woman bahwa ada peningkatan kasus KDRT sebesar 30% di banyak negara selama darurat virus korona.

Kebijakan bekerja di rumah juga meyebabkan pelayanan kesehatan dan sosial terhenti. Para istri berperan tambahan sebagai 'perawat' pasien dan lansia, sambil menjaga kehamilannya. Ada kenaikan kehamilan baru sebesar 105% di masa karantina (BKKBN 2020).

Ketimpangan gender itu harus diselesaikan para politisi perempuan di parlemen dengan memperjuangkan kebijakan publik dan penyusun an APBN 2021 yang tidak buta gender. Meski hanya 20% di DPR, mereka harus memimpin transformasi budget nasional agar menjadi lebih responsif gender.

Para politisi perempuan, harus memastikan pernyataan komitmen pemerintah dan gerakan perempuan untuk pro-kesetaraan gender akan tecermin dalam angka-angka APBN 2021. Selanjutnya, karena kinerja anggaran harus terukur, kita harus mencermati indikatorindikator target dari pemerintah sambil menyiapkan data, angka, dan indikator berperspektif gender usulan politisi perempuan. Isu kesetaraan gender ialah isu lintas sektor (cross cutting), maka mendesakkan agenda PUG dan penganggarannya ke dalam APBN, idealnya, tidak mungkin ditolak DPR dan pemerintah.

Integrasi keduanya akan menjamin implementasi asas inklusivitas, akuntabilitas, keberlanjutan, sekaligus antikemiskinan dalam penganggaran nasional dan daerah.

Gotong royong untuk kesetaraan gender

Karena PUG sulit dilaksanakan pemerintah (https://www.bappenasgo.id/files/8813/8373/7789/evaluasi_PUG-9-sektor-2006.pdf), harapan kita ke parlemen.

Para politisi perempuan harus bisa meyakinkan kolega prianya untuk bergotong royong bersama pemerintah menciptakan APBN 2021 yang responsif gender. Pemerintah sudah mengundang musyawarah saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokokpokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) pekan lalu. Pemerintah menjamin KEM-PPKF tersebut didesain agar APBN mampu menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak, memperkuat ekonomi domestik, dan pemulihan kesehatan ekonomi nasional.

Dalam strategi PUG kita harus mengadvokasi dua jenis pengeluaran. Pertama, program yang didesain khusus untuk perempuan. Alokasi anggaran 100% untuk perempuan. Untuk konteks kenormalan baru, misalnya, perlu program pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan kebersihan bagi para perempuan miskin. Termasuk, pembagian pembalut, alat kontrasepsi, masker, handsanitizer, keperluan esensial bagi bayi baru lahir, penyediaan rumah aman dan konseling, sosialisasi pencegahan drop out dan perkawinan anak.

Kedua, program untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi perempuan, misalnya, dengan menetapkan minimal 30% penerima manfaat setiap program harus perempuan. Beberapa contoh, misalnya, program pelatihan, penitipan anak, penerima bantuan kredit dan beasiswa, pembagian kartu prakerja, dan perekrutanperekrutan pegawai. Termasuk, polisi dan tentara harus memenuhi kuota 30% perempuan.

Program jenis kedua itu bertujuan membongkar hambatan struktural dari ketimpangan gender, dengan menaikkan angka partisipasi perempuan di sektor yang selama ini didominasi lakilaki. Selain sektor pertahanan dan keamanan, sektor agama, infrastruktur, hukum, energi, dan bahkan politik juga merupakan area yang harus menjadi sasaran advokasi PUG. Lalu, bagaimana menggenderkan APBD? Para politisi perempuan, misalnya, bisa meminta pemerintah pusat untuk memberi insentif agar strategi PUG juga terlaksana di daerah.

Pengelolaan blok DAK (dana alokasi khusus) dan DID (dana insentif daerah), dapat ditambahkan syarat bisa diakses pemerintah daerah hanya bila program/proyek yang diusulkan akan berdampak juga pada peningkatan partisipasi atau kesejahteraan perempuan.

Parlemen responsif gender

Soal ketimpangan gender jelas bukan isu HAM perempuan semata. Tetapi, terkait langsung dengan isu kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Ada pola saling terkait, bahkan, bersifat kasualitas antara ketiganya. Contoh klasik ialah negara-negara Skandinavia, Kanada, Selandia Baru yang kesetaraan gendernya tinggi, tinggi pula tingkat kesejahteraan, pemerataan pembangunan, indeks kebahagiaan, dan menjadi negara paling nyaman dan aman sebagai tempat tinggal.

Adanya dua kaukus politisi perempuan di dalam parlemen (KPPRI) dan di luar parlemen (KPPI), serta kaukus sipil MPI (Maju Perempuan Indonesia), menjadi modal bagi terwujudnya DPR RI yang responsif gender (feminist parliament).

Dengan Ketua DPR yang juga perempuan, idealnya transformasi ke arah feminis DPR bisa diwujudkan, asal ada agenda transformasi yang jelas dan keseriusan untuk mewujudkannya. Kesuksesan pengintegrasian PUG ke dalam penyusunan APBN 2021 akan membantu DPR melaksanakan pengawasan anggaran secara bernas dan berkualitas. Sebab, APBN responsif gender disusun menggunakan logika berbasis output dan outcome. Dengan demikian, APBN kita akan efisien, efektif, ekonomis dan berkeadilan, serta akuntabel terhadap amanat ideologi dan konstitusi negara.

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Kedaulatan Data Pribadi

👤Willy Aditya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:15 WIB
Karena bernilai itulah data pribadi kerap...
MI/AGUS UTANTORO

Konstitusionalitas Hasil Pilpres 2019

👤A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:10 WIB
Semestinya hak uji materi MA dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kekacauan...
Dok. Pribadi

Belanja Militer Jumbo Vs Reformasi Militer, Mana Dulu?

👤Ade Muhammad Pakar Sistem Pertahanan 🕔Jumat 10 Juli 2020, 04:35 WIB
BELANJA militer besar besaran oleh Kemenhan yang diungkap Badan Pusat Statistik ialah terkait dengan data lonjakan impor senjata dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya