Selasa 23 Juni 2020, 06:00 WIB

Pemulihan Pekerja Rentan di Era Kenormalan Baru

Razali Ritonga Pemerhati Fenomena Sosial-Kependudukan | Opini
Pemulihan Pekerja Rentan di Era Kenormalan Baru

Dok, Pribadi

MESKI pandemi covid-19 belum mereda, pemerintah kini berupaya secara perlahan me longgarkan pembatasan sosial menuju kehidupan kenormalan baru(new normal). Langkah itu diambil mengingat pembatasan sosial yang terlalu lama akan kian mendistorsi kegiatan ekonomi, juga semakin meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat secara virtual bersama Presiden Joko Widodo pada 14 April 2020 menyebutkan bahwa dalam skenario paling berat akibat dampak pandemi, penduduk miskin akan bertambah 3,78 juta orang dan pengangguran bertambah 5,2 juta orang. Dikhawatirkan, jika pemerintah tidak segera melonggarkan pembatasan sosial, penduduk miskin dan yang menganggur akan semakin bertambah besar.

Ditengarai, penambahan penduduk miskin dan pengangguran itu terutama berasal dari kelompok pekerja rentan (vulnerable employment). Hal itu mengingat pekerja rentan umumnya bekerja tidak formal, tidak memiliki jaminan sosial, dan berisiko kehilangan pekerjaan ketika ekonomi memburuk (United Nations, 2012).

Maka dari itu, untuk menghentikan laju penambahan penduduk miskin dan pengangguran di era kenormalan baru, sebagai prioritas utama ialah pemulihan pekerja rentan yang kehilangan pekerjaan semasa pembatasan sosial untuk kembali bekerja. Bahkan, upaya memulihkan pekerja rentan dapat kembali bekerja diharapkan minimal dapat mengembalikan ke situasi prapandemi.

Mitigasi pekerja rentan

Dalam rilis Badan Pusat Statistik (5/5/2020) tentang ketenagakerjaan pada Februari 2020, atau sebelum mewabahnya pandemi, dapat dimitigasi besaran pekerja rentan di Tanah Air. Mitigasi pekerja rentan dalam rilis itu dapat dilakukan berdasarkan proksi terhadap pekerja yang berusaha sendiri, pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Dari rilis survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada Februari 2020 itu dapat dicermati bahwa dari total penduduk bekerja, yang berusaha sendiri sekitar 18,76%, pekerja bebas di pertanian 3,74%, pekerja bebas nonpertanian 4,42%, dan pekerja keluarga tidak dibayar 13,16%. Secara akumulatif, pekerja rentan di Tanah Air sebanyak 40,08%, atau 2 di antara 5 pekerja tergolong pekerja rentan.

Kehidupan pekerja rentan yang menganggur selama pembatasan sosial diperkirakan sangat memprihatinkan karena untuk menjalani keseharian hidup umumnya bergantung pada pendapatan harian. Meski, misalnya, sebagian di antara pekerja rentan memperoleh bantuan sosial, hal itu diperkirakan hanya untuk sekadar bertahan hidup.

Apalagi, pekerja rentan yang tidak mendapat bantuan sosial tentunya akan mengalami kehidupan yang lebih memprihatinkan. Atas dasar itu, bekerja bagi pekerja rentan merupakan hal yang sangat mendesak guna memenuhi kebutuhan hidup meski besaran pendapatannya masih jauh dari layak. Berdasarkan survei upah buruh Mei 2020 oleh BPS diperoleh catatan bahwa rata-rata upah buruh bangun an per hari di perkotaan, misalnya, sebesar Rp89.684 atau lebih dari Rp2 juta sebulan. Adapun rata-rata upah buruh tani per hari sebesar Rp55.396 atau lebih dari Rp 1,3 juta per bulan dengan 24 hari kerja sebulan.

Pendekatan sektor informal

Penciptaan lapangan kerja bagi pekerja rentan dalam era kenormalan baru diperkirakan bisa diwujudkan jika pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan melalui pendekatan sektor informal.

Hal itu mengingat pekerja rentan umumnya berusaha dan bekerja di sektor informal. Bagi yang berusaha di sektor informal, pemerintah memang telah meluncurkan sejumlah program, antara lain dengan menyalurkan kredit ultramikro untuk kelompok miskin informal, juga memberikan insentif berupa pengurangan atas pajak yang harus dibayarkan pada pekerja informal kelompok menengah.

Namun, pengalaman lalu menunjukkan penyaluran kredit khususnya bagi pekerja informal kerap tidak terserap secara optimal. Ditengarai, hal itu terjadi karena ketidaktahuan dalam memperoleh kredit, pun kekhawatiran atas ketidakmampuan dalam pengembaliannya.

Sepatutnya, kelemahan itu segera diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi dan bantuan teknis dalam penyaluran kredit. Ke depan, amat diharapkan bantuan untuk mengembangkan sektor informal dapat terus dilakukan pemerintah. Artinya, bantuan usaha seperti permodalan dan keringanan pajak yang harus dibayarkan tidak terhenti ketika pandemi covid-19 nantinya sudah mereda.

Dengan begitu, sektor ini diharapkan dapat naik kelas ke sektor formal. Pemerintah memang perlu serius menggerakkan sektor informal untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja mengingat selama ini ditengarai belum dilakukan secara optimal. Hal itu mungkin disebabkan sektor informal belum menjadi target penggerak ekonomi dan sumber utama penerimaan pajak karena produktivitas sektor informal masih cukup rendah.

Menurut perhitungan Mc Kinsey Global Institute, produktivitas sektor informal 50% lebih rendah daripada produktivitas sektor formal. Sementara itu, bagi pekerja informal, penciptaan lapangan bekerja di era kenormalan baru perlu diupayakan pemerintah melalui pengaturan pelaksanaan proyek pembangunan, dengan memprioritaskan pada proyek padat karya ketimbang proyek padat modal. Proyek padat karya akan menyerap banyak tenaga kerja, yang kini sangat dibutuhkan pekerja rentan.

Prioritas pada proyek padat karya juga didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi yang bersifat padat modal sementara ini tertahan karena memerlukan waktu untuk beradaptasi pada era kenormalan baru. Berbagai upaya kiranya perlu dilakukan agar di era kenormalan baru, pekerja rentan yang menganggur dapat segera kembali bekerja.

Diyakini, semakin cepat pekerja rentan kembali bekerja akan kian mengurangi risiko terjerembap dalam kubangan kemiskinan yang semakin parah dan dalam. Jika itu terjadi, kemiskinan akan semakin sulit dientaskan dan beban pemerintah dalam penyediaan anggaran bantuan sosial akan bertambah besar.

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Kedaulatan Data Pribadi

👤Willy Aditya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:15 WIB
Karena bernilai itulah data pribadi kerap...
MI/AGUS UTANTORO

Konstitusionalitas Hasil Pilpres 2019

👤A Ahsin Thohari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:10 WIB
Semestinya hak uji materi MA dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kekacauan...
Dok. Pribadi

Belanja Militer Jumbo Vs Reformasi Militer, Mana Dulu?

👤Ade Muhammad Pakar Sistem Pertahanan 🕔Jumat 10 Juli 2020, 04:35 WIB
BELANJA militer besar besaran oleh Kemenhan yang diungkap Badan Pusat Statistik ialah terkait dengan data lonjakan impor senjata dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya