Selasa 09 Juni 2020, 06:25 WIB

Dirut Rekanan Bakamla Didakwa Korupsi Rp63,8 M

(Van/P-2) | Politik dan Hukum
Dirut Rekanan Bakamla Didakwa Korupsi Rp63,8 M

ADAM DWI / MI
KPK PERIKSA DIRUT CMIT: Tersangka Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno (rompi tahanan)

 

DIREKTUR Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi) Rahardjo Pratjihno didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara se nilai Rp63,8 miliar.

Rahardjo terlibat dalam proyek pe rangkat transportasi informasi ter integrasi atau backbone coastal surveillance system (BCSS) milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada 2016. Bersama staf khusus Bakamla Ali Fahmi, keduanya dinilai telah memperkaya diri sendiri pada proyek senilai Rp170,5 miliar tersebut.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya terdakwa selaku pemilik PT CMI Teknologi sebesar Rp60.329.008.006, dan memperkaya Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsyi sebesar Rp3.500.000.000 yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp63.829.008.006," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang pembacaan dakwaan secara daring di PN Tipikor Jakarta Pusat, kemarin.

Rahardjo dinilai melawan hukum dengan melanggar ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan perubahan terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010.

Selain Ali Fahmi, perbuatan melanggar hukum itu juga melibatkan sejumlah pejabat Bakamla. Jaksa mengungkapkan Rahardjo juga bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla Bambang Udoyo, Ketua Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Bakamla Leni Marlina, dan anggota/koordinator ULP Bakamla Juli Amar Ma'ruf. Diketahui, kerja sama tersebut berlangsung sejak Maret 2016 hingga Desember 2016.

Ketiganya, atas arahan Ali Fahmi te lah membantu memuluskan lelang proyek tersebut meski Kementerian Keuangan sempat memangkas ang garan dari semula Rp400 milar menjadi Rp170,5 miliar. "Oleh karena anggaran yang disetujui kurang dari nilai HPS pengadaan (Rp400 miliar), seharusnya lelang dibatalkan dan melakukan lelang ulang," ungkap Jaksa.

Namun, Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf tidak membatalkan lelang tersebut. Bersama Bambang Udoyo, ia justru melakukan pertemuan designreview meeting (DRM) dengan PT CMI Teknologi terkait adanya pengurangan anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dalam pengadaan backbone. (Van/P-2)

Baca Juga

ANTARA

KPK Panggil Anak Rizal Djalil dalam Kasus SPAM PU-Pera

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 14:15 WIB
KPK menduga Rizal turut memuluskan agar PT Minarta Dutahutama mendapatkan proyek senilai Rp79,27...
ANTARA

Usut Kasus Stadion Mandala Krida, KPK Periksa 9 Saksi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 24 November 2020, 13:25 WIB
KPK sedang mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala...
ANTARA

Ada Peningkatan Kasus di 9 Daerah yang Selenggarakan Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Selasa 24 November 2020, 12:55 WIB
Kendati ada tindakan pembubaran atau sanksi pidana, potensi penyebaran virus korona yang sudah terjadi akan sulit...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya