Jumat 05 Juni 2020, 07:45 WIB

Cari Rumah Subsidi Bisa Tanpa Keluar Rumah

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Cari Rumah Subsidi Bisa Tanpa Keluar Rumah

Dok. Kementerian PUPR/Riset MI-NRC
Ilustrasi Kemudahan Mendapatkan Rumah Subsidi.

 

RUMAH merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap warga.

Pemenuhan kebutuhan rumah rakyat juga masuk dalam Program Unggulan Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam butir kedua Nawacita, dan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah telah menugasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengelola dana bergulir KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah. *Melalui KPR Sejahtera FLPP, pemerintah menyediakan kemudahan bagi MBR, antara lain suku bunga tetap 5%; jangka waktu cicilan panjang hingga 20 tahun; angsuran yang terjangkau; bebas premis asuransi untuk bencana kebakaran dan asuransi jiwa; bebas PPN; serta uang muka ringan. *Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, MBR penerima bantuan KPR Sejahtera FLPP wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut antara lain syarat administrasi (KTP & NPWP), berpenghasilan maksimal Rp8 juta untuk rumah tapak dan rumah susun, baik dengan metode konvensional maupun syariah.

Syarat lainnya, belum pernah memiliki rumah sendiri, belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan, wajib menghuni rumah KPR Sejahtera FLPP selama lima tahun, serta tidak memindahtangankan/ mengontrakkan rumah KPR Sejahtera FLPP dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagi masyarakat yang berminat mengajukan bantuan pembiayaan subsidi FLPP, pemerintah menyediakan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) yang dapat diunduh secara gratis pada playstore di smartphone. *Melalui aplikasi tersebut, dapat dengan mudah dan praktis melakukan pengajuan KPR kapan pun dan di mana pun.

Bahkan, tanpa harus keluar rumah sekalipun. Tentunya kemudahan tersebut sangat mendukung masyarakat dalam mencari rumah subsidi, terlebih dengan kondisi pandemi korona baru (covid-19) saat ini dengan diterapkannya physical distancing (menjaga jarak).

*Melalui aplikasi SiKasep, masyarakat atau pengguna aplikasi dalam satu waktu dapat mencari rumah idaman yang telah terdaftar di pemerintah, memilih bank pelaksana yang akan digunakan untuk mengangsur, sekaligus mengajukan permohonan subsidi ke pemerintah.

Dalam proses bisnisnya, aplikasi SiKasep memiliki empat pintu. Pintu pertama, yang bisa diakses langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui aplikasi SiKasep.

Pintu kedua, bisa melalui pengembang lewat Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang bertugas untuk menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih oleh MBR.

Pintu ketiga, perbankan yang melakukan verifikasi dengan sistem host to host. Terakhir, melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang memproses pengajukan data MBR, menyalurkan dana FLPP dan memonitoring pelaksanaannya.


Batas harga maksimal

Untuk mendapatkan fasilitas KPR subsidi, pemerintah menetapkan batasan harga jual sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/Kpts/M/2020. Keputusan tersebut membagi batasan harga dalam lima wilayah.

Pertama, wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) dengan batas harga maksimal Rp150.500.000 per unit.

Kedua, wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) dengan batas harga maksimal Rp164.500.000 per unit.

Ketiga, wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) dengan batas harga maksimal Rp156.500.000 per unit. Keempat, wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan batas harga maksimal Rp168.000.000 per unit.

Terakhir, wilayah Papua dan Papua Barat dengan batas harga maksimal Rp219.000.000 per unit. *Hal yang sama terkait pengaturan batas harga maksimal rumah susun juga tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR tersebut.

Dalam menyalurkan FLPP, PPDPP 2020 ini bekerja sama dengan 41 bank pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 31 bank pembangunan daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah.

Dengan beragam alternatif bank pelaksana yang tersedia, masyarakat dapat memilih bank sesuai dengan yang diinginkan, begitu pula dengan para pengembang yang dapat secara leluasa memilih kerja sama dengan berbagai bank pelaksana.

Pada 2020, pemerintah menyediakan anggaran bantuan pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri dari Rp9 triliun DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok, alokasi anggaran tersebut diproyeksikan untuk 102.500 unit rumah.

Penyaluran FLPP hingga per 28 Mei 2020 telah mencapai sebesar Rp6,28 triliun untuk 62.158 unit rumah, atau telah mencapai 60,64% dari target. Sehingga total penyaluran FLPP sejak 2010 hingga per 28 Mei 2020 adalah sebesar Rp50,649 triliun untuk 717.760 unit rumah.

Masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh informasi terkait KPR Sejahtera FLPP bisa mengakses layanan Hotline LPDPP bebas pulsa yang disediakan oleh LPDPP di nomor 0-800-10-77377 yang beroperasi pada jam kerja. *Selain itu dapat melakukan pengecekan sendiri terhadap status pengembang yang berpartisipasi dalam KPR Sejahtera FLPP di Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dengan alamat https://checking.ppdpp.id yang tersedia di web ppdpp.id. (S1-25)

Baca Juga

MI/ANGGA YUNIAR

Arief Pouyono akan Perkarakan Ketua Pengadilan dan Pengacara

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 05 Juli 2020, 22:22 WIB
Arief bakal melaporkan pengacara Djoko karena diduga mengetahui dan menyembunyikan keberadaan Djoko yang telah dicari selama 11...
MI/ROMMY PUJIANTO

Peserta Aksi PA 212 Ganyang Komunis 20% Anak-Anak

👤 Ihfa Firdausya 🕔Minggu 05 Juli 2020, 19:15 WIB
Dalam aksi massa tersebut, lanjutnya, ujaran dan perkataan keras terlontar, bahkan mengarah kepada kebencian...
MI/Susanto

PDIP Dukung Evaluasi Kabinet,Pakar: Patut Dicontoh Parpol Koalisi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 05 Juli 2020, 19:12 WIB
"Ya bagus sikap PDIP. Berarti partai pendukung mendukung beneran. Paling tidak partai menyediakan orang yang kompeten untuk posisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya