Kamis 04 Juni 2020, 05:15 WIB

Pelayanan Publik tidak Boleh Gagap

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pelayanan Publik tidak Boleh Gagap

ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Pegawai Dinas Kependudukan menunjukan waktu pelayanan pada masa darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19.

 

PENERAPAN tatanan kenormalan baru di tengah situasi pandemi covid-19 membutuhkan kesiapan semua pihak. Pelayanan publik, misalnya, diharapkan tidak gagap dalam mengimbangi inisiatif dan inovasi masyarakat.

Direktur Ekesekutif Apindo Danang Girindrawardhana menyampaikan aparatur sipil negara (ASN) harus berinovasi guna memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Ia mencontohkan pada awal pandemi, partisipasi kelompok masyarakat sangat masif. Mereka menggalang donasi bagi masyarakat terdampak covid-19.

Sementara itu, pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun anggaran dan memastikan untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan miskin yang terdampak wabah korona.

“Partisipasi dan inisiatif masyarakat lebih cepat, sedangkan pemerintah agak lambat karena ada prosedur birokrasi yang harus dilakukan,” ujarnya dalam seminar daring bertajuk Menyongsong Normal Baru dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- Rebiro) di Jakarta, kemarin.

Danang meminta pemerintah daerah agar menggeser pelayanan publik yang selama ini dilakukan secara konvensional atau tatap muka menjadi berbasis digital. Selain itu, ia juga mengusulkan sebanyak mungkin prosedur perizinan dialihkan ke proses notifikasi terlebih dahulu dengan menghilangkan syarat administratif.

Hal itu, terangnya, bertujuan supaya memudahkan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha di tengah pandemi. Pasalnya, pandemi membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian.

“Saya meminta kepala daerah mendorong pelayanan publik agar terwujudnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pandemi masih akan berlangsung dan industri besar akan kesulitan. Sebaliknya industri UMKM cepat muncul.”

Pada kesempatan sama, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan pada tatanan kenormalan baru, Pemerintah Kota Surakarta akan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang selama ini sudah diterapkan, baik di pasar tradisional, toko serbaada, maupun mal. “Mereka yang tidak taat, akan kami tutup,” tegasnya.


Tidak terganggu

Menpan-Rebiro Tjahjo Kumolo mengingatkan agar seluruh ASN di semua instansi pemerintah dapat menerapkan sistem kerja baru melalui tatanan kenormalan baru dalam waktu dekat. Tatanan bagi ASN tersebut dipastikan tidak akan mengganggu proses perizinan dan pelayanan publik.

“Arahan Bapak Presiden agar provinsi, kabupaten, dan kota yang telah selesai melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bertahap, melalui kementerian, lembaga, dan pemda harus memulai sistem kerja baru bagi ASN,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sistem kerja baru dilakukan dengan mengoptimalkan layanan masyarakat pada berbagai sektor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19.

Dalam menjalani sistem kerja baru, setiap ASN wajib menggunakan masker saat work from office (WFO), menjaga jarak atau social/ physical distancing saat bekerja, dan menerapkan perilaku sehat di kantor.

Tjahjo juga memberikan arahan agar kepala instansi pemerintah membagi tugas selama berlangsungnya tatanan kenormalan baru. Misalnya, pegawai yang berusia di atas 50 tahun atau yang rentan tertular, diizinkan bekerja dari rumah. (P-3)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Istana: Pidato Presiden Wujud Pelaksaan UUD

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 11:51 WIB
Pidato Presiden pada dasarnya adalah wujud pelaksanaan sumpah jabatan Presiden untuk menjalankan Pancasila, Mukadimah UUD 1945 dan Batang...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pengamat Sebut Pidato Presiden Memberi Semangat pada Masyarakat

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 11:42 WIB
Pangi mengatakan, secara keseluruhan isi pidato tersebut sangat menginspirasi dan memberikan semangat kepada semua unsur...
DOK DPR RI

Sektor Pendidikan Tak Tersentuh Anggaran Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 11:00 WIB
Dari Rp405,1 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, tak ada alokasi untuk sektor pendidikan. Padahal, sektor pendidikan mendapat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya