Kamis 04 Juni 2020, 05:32 WIB

KPU Ajukan Penambahan Anggaran Pilkada Rp2,5-5 Triliun

Anggitondi Martaon | Politik dan Hukum
KPU Ajukan Penambahan Anggaran Pilkada Rp2,5-5 Triliun

MI/Usman Iskandar
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini tengah memaparkan makalahnya dalam webinar yang bertajuk Bincang Politik dan Kepemiluan

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rasionalisasi anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Pengajuan anggaran berkisar Rp2,5-5 triliun.

"Dana tambahan diusulkan ada dua Kategori (A dan B) dan setiap kategori ada dua opsi (1 dan 2)," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Medcom.id, Rabu (3/6). 

Titi menyampaikan informasi tersebut disampaikan oleh sumber yang tidak bisa disebutkan identitasnya. KPU mengajukan dua kategori penambahan anggaran. Masing-masing kategori memiliki dua opsi. Yaitu kategori A adalah opsi pertama Rp3.533.092.508.000, dan opsi kedua RpRp2.505.808.543.000. Kemudian kategori B adalah opsi pertama Rp5.694.714.806.000 dan opsi kedua Rp4.541.012.856.000

Titi menyampaikan, pembagian pengajuan berdasarkan pertimbangan pembatasan jumlah pemilih dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) per TPS atau RT. Ketentuan ini berdasarkan pasal 87 ayat 1 Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tengang Pilkada yang menyebutkan jumlah pemilih per TPS yaitu 800 orang.

Untuk kategori A, KPU mengusulkan maksimal pemilih per TPS yaitu 800 pemilih. Jumlah TPS untuk kategori A ini mencapai 253.929 TPS. Sementara kategori B jumlah mengacu pada jumlah maksimal pemilih per TPS yaitu 500 pemilih. Jumlah TPS untuk kategori B ini 311.978 TPS. Selain itu, kebutuhan pendukung pada pengajuan penambahan anggaran opsi 1 kategori A dan B lengkap. Sementara opsi 2 kategori A dan B terdapat pengurangan. 

baca juga: Dana Pilkada Kalsel Terancam Kurang

Pengurangan yang dimaksud yaitu handsanitizer, desinfektan, sarung tangan plastik, sabun cair, termometer, drum atau tong air, kantung plastik penampung sampah, pelindung wajah, hazmat dialokasikan ke kabupaten/kota sebanyak 3 unit per kecamatan. (OL-3)
 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Anwar Pilih Mundur dari Hakim Tipikor untuk Jadi Komisaris

👤Antara 🕔Kamis 02 Juli 2020, 22:24 WIB
Anwar merupakan hakim tipikor yang menangani kasus besar, di antaranya kasus traveller cheque, penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan...
Antara

Ketua MPR Usulkan 2 Opsi Ubah RUU HIP jadi RUU PIP

👤Antara 🕔Kamis 02 Juli 2020, 21:45 WIB
Setidaknya ada dua opsi yang bisa ditempuh sesuai mekanisme aturan dan perundang-undangan yang...
MI/SUSANTO

DPR: Penyatuan BI dan OJK Belum Mendesak

👤Putra Ananda 🕔Kamis 02 Juli 2020, 20:25 WIB
"Lembaga sudah ada, kantor juga sudah ada kenapa harus kita lebur lagi. Belum ada urgensinya. Saat ini DPR fokus selesaikan RUU...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya