Rabu 03 Juni 2020, 18:10 WIB

Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Pungutan PPN untuk Netflix Cs

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Pungutan PPN untuk Netflix Cs

ANTARA
Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5).

 

PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan sebagai Undang Undang 2/2020. Salah satu poin dalam produk hukum tersebut berkaitan dengan pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Aturan mendetil tekait PMSE kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Baca juga: PLN Berencana Rombak Struktur Manajemen

Regulasi yang dibuat pemerintah itu pada dasarnya membuat perusahaan penghasil barang maupun jasa yang berasal dari luar negeri menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dijual di Indonesia. Pungutan pajak pada setiap transaksi akan dikenai sebesar 10%.

Perusahaan penghasil barang maupun jasa itu hanya dapat memungut pajak PPN bila sudah ditetapkan sebagai pemungut PPN oleh pemerintah Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam perbincangannya bersama Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawas Pajak Nufransa Wirasakti yang dikutip pada Rabu (3/6).

"Untuk pemungutan PPN berlaku 1 Juli (2020), tapi masalah implementasi kapan dilakukan pemungutan, ya setelah para pelaku usaha tadi kita tetapkan sebagai pemungut PPN dulu. Kalau belum ditetapkan, ya dia tidak berhak untuk memungut," kata Suryo.

Sedianya aturan pemungutan PPN atas barang maupun jasa yang berasal dari luar negeri telah diatur dalam UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah. Namun Suryo menuturkan, kala itu pengambil kebijakan belum membayangkan akan adanya transaksi barang tidak berwujud secara elektronik.

Dalam UU 8/1983 pengenaan PPN hanya berlaku pada barang maupun jasa yang berwujud dan melewati batas kepabeanan Indonesia. "Waktu kita buat UU PPN 1983 kan belum terpikir akan ada transaksi elektronik seperti itu, seolah-olah barang hanya masuk lewat port, kepabeanan. Selama ini kita kenakan lewat kepabeanan adalah barang yang sifatnya berwujud," tutur Suryo.

Karena pesatnya perkembangan zaman dan digitalisasi kian merambah pada urusan transaksi barang maupun jasa, maka pemerintah mencoba membuat peratura agar transaksi jenis baru itu dapat dikenai pajak dan menjadi pemasukan negara.

Contohnya, perusahaan penyedia layanan streaming film berlangganan seperti Netflix. Bila telah ditetapkan sebagai pemungut PPN, maka Netflix akan memungut pajak atas film yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. Hasil pungutannya kemudian disetorkan kepada pemerintah Indonesia.

Suryo menjelaskan, aturan pajak PMSE sejatinya dibuat untuk menciptakan level of playing field dalam dunia usaha. "Jadi nanti akan berlaku sama, perusahaan itu akan jadi pemungut PPN. Ini adalah pemahaman playing field yang sederhana," kata dia.

Adanya pungutan pajak PPN, Suryo bilang, erat kaitannya dengan naiknya harga barang maupun jasa yang diproduksi. Namun penyesuaian soal harga yang ditawarkan kepada konsumen bukan merupakan kewenangan pemerintah. Menurutnya, pelaku usaha memahami bagaimana perkembangan pasar dan bisa menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Selain pengenaan PPN, pemerintah Indonesia sedang menunggu keputusan dari tim perumus Organization for Economic Co-operation and Developmennt (OECD) dan kesepakatan atas negara anggota G-20 tentang penerapan penarikan Pajak Penghasilan (PPh) untuk e-commerce.

Suryo mengatakan, aturan soal PPh yang saat ini berlaku di banyak negara masih menerapkan prinsip kehadiran fisik (physical presence/BUT/Badan Usaha Tetap). Konsep tersebut membuat negara tidak bisa menarik PPh kepada perusahaan seperti Netflix lantaran tidak memiliki BUT di Indonesia.

"Dengan Perppu 1/2020 BUT itu agak sedikit dieksplor. Jadi tidak hanya bicara kehadiran fisik tapi lebih substantif, lebih ke kehadiran ekonominya. Jadi ada aktivitas ekonomi di Indonesia, kemungkinan dia ada treatment sebagai kehadiran secara substansi ekonomi," imbuh Suryo.

"Kita juga ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra. Saya belum tahu pasti provider itu ada di negara mana pastinya. Dalam P3B itu kita hormati, itu kita lihat, apakah dia mengenal hanya physical presence atau dia mungkin membebaskan masing-masing negara mengambil pendefinisian," sambung dia.

Baca juga: Bukopin Salurkan Bantuan CSR Bagi Warga Terdampak Covid di Solo

Dari Perppu 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU 2/2020 pula diperkenankan penarikan pajak PMSE yang akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) andai kata penarikan PPh tidak dapat dilakukan. Namun PP tersebut belum dibuat pemerintah karena masih menunggu kepastian dari OECD dan kesepakatan anggota G-20.

"Kita masih menunggu, karena ada satu obyek yang harus dibagi oleh beberapa negara. Kalau PPN diserahkan sepenuhnya kepada otoritas perpajakan, tapi PPh itu dari working group OECD sedang merumuskan long term solution. Itu yang kita tunggu, kalau OECD bilang membagi pajaknya harus seperti ini, ya nanti kita excersise. Jadi tidak serta merta besok langsung dikenakan PMSE," pungkas Suryo. (OL-6)

Baca Juga

DOK KEMENTAN

Sembawa Jadi Penyangga Pangan Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 15:15 WIB
Ketut menerangkan, jumlah kelompok yang telah dibina dan diberikan hibah unggas lokal di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 50 kelompok...
DOK KEMENTAN

Benih Inpara 2 Jadi Primadona Produksi Padi di Lahan Rawa

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 13:15 WIB
Apapun cara yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian, akan ditempuh demi menjaga ketahan pangan terlebih di masa pandemi Covid-19...
Dok: biro setpres

Jokowi Yakin Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi di 2045

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 12:40 WIB
Meski sudah memasuki status ekonomi menengah ke atas, Presiden meminta Indonesia harus selalu berbenah agar tidak terjebak dalam status...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya