Kamis 04 Juni 2020, 10:00 WIB

Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Bebani Rakyat

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Terbitkan PP Tapera, Pemerintah Dinilai Bebani Rakyat

DOK DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi langkah pemerintah yang baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Tabungan Perumahan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan PP Tapera. Pada Pasal 7 aturan tersebut, terdapat ketentuan bahwa gaji PNS, TNI, Polri, Pekerja BUMN, BUMD, dan BUMDes dan pegawai swasta akan dipotong untuk iuran Tapera.

“Niat pemerintah menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), patut diapresiasi. Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kebijakan itu membebankan masalah anggaran ke pundak para pekerja dan pengusaha," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2020).

Politisi Fraksi PKS ini juga berpandangan bahwa melalui PP ini, pemerintah seolah-olah lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam pemenuhan atas tempat tinggal yang layak bagi warganya. "Peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tidak berfungsi," imbuhnya.

Anis juga mengingatkan pemerintah, bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi warga negara merupakan tanggung jawab negara yg diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945.

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan atas tempat tinggal yang layak juga merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005.

"PP ini nyata-nyata membebani rakyat dengan membayar iuran. Besaran simpanan peserta yang ditetapkan 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja, jelas akan memunculkan beban baru bagi pekerja. Di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19, potongan gaji untuk Tapera yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan menambah kesulitan mereka," pungkas Anis. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

KPK Periksa 3 Anggota DPRD Muara Enim

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 11:36 WIB
KPK memeriksa tiga anggota DPRD Muara Enim yakni Thalib Yahya, Liono Basuki dan Dwi...
MI/Adam Dwi

KPK Periksa Satu Saksi untuk Nurhadi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 11:09 WIB
Saksi tersebut adalah Ferdy Yuman, karyawan swasta yang keterangannya dibutuhkan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Pelibatan TNI Tangani Terorisme Harus Berdasarkan Undang-Undang

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Senin 10 Agustus 2020, 10:44 WIB
Terorisme menjadi konsensus nasional sebagai tindak...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya