Ahok Sebut DPRD DKI Ngotot Punya Pulau Sampah

Penulis: LB Ciputri Hutabarat/MTVN Pada: Rabu, 02 Mar 2016, 11:48 WIB Megapolitan
Ahok Sebut DPRD DKI Ngotot Punya Pulau Sampah

Antara/Andika Wahyu

RENCANA Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum juga rampung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah pengesahan raperda tersebut mandek tersandung sejumlah pasal.

Ahok, sapaan Basuki mengungkapkanmasalah sebenarnya adalah dewan yang terlalu berambisi membuat salah satu pulau reklamasi menjadi pulau sampah.

"Enggak ada (perubahan pasal). Cuma masalah dia (DPRD) ngotot maksa pulau ini jadi pulau sampah," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Padahal, kata Ahok, dalam raperda tersebut sudah diatur bahwa 17 pulau reklamasi di Pantai Utara tersebut harus bebas dari sampah. Secara implisit, sambung Ahok, pasal ini mengartikan bahwa setiap pulau harus ada pengolahan sampah masing-masing.

"Di situ disebutin seluruh pulau harus zero waste. Artinya semua pulau harus memiliki pengolahan sampah sendiri enggak perlu ditentuin (masuk pasal). Mau ngapain?" kata Ahok.

Mantan bupati Belitung Timur ini menuding pihak dewan yang memang berencana membangun insenerator (pengolah sampah). Sehingga, kata dia, ada pasal yang harus dimasukkan untuk membangun pengolah sampah tersebut.

"Mereka ngotot 17 pulau reklamasi ingin jadi insenerator sampah,"terang Ahok.

Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik kemarin mengungkapkan awalnya dalam raperda pada pasal 51 ayat (1) tertulis pengelolaan sampah bakal dibangun di Pulau O. Namun ternyata pasal tersebut berubah.

"Kalau di situ enggak ada pemakaman dan pembuangan sampah mau dibuang ke mana?" ujar Taufik kemarin. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More