Selasa 02 Juni 2020, 19:11 WIB

KSPI: New Normal? PSBB Saja Banyak Tidak Patuh

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
KSPI: New Normal? PSBB Saja Banyak Tidak Patuh

MI/Bary Fathahilah
Pedagang kaki lima menggelar lapak di Jalan Jati Baru II, dekat kawasan niaga Pasar Tanah Abang.

 

ISTILAH kenormalan baru (new normal) dinilai membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan aktivitas berlebihan, yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.

"Saat ini saja ketika masih diberlakukan PSBB, banyak yang tidak patuh. Apalagi jika diberi kebebasan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Selasa (2/6).

Pemerintah diminta untuk mengganti penggunaan new normal menjadi physical distancing yang terukur. Hal itu dirasa lebih mudah dipahami masyarakat dan pekerja yang akan kembali beraktivitas dalam waktu dekat.

Baca juga: Sambut New Normal, Kepala Bappenas: Bukan Hal Rumit

Selain itu, perusahaan dapat memberikan libur secara bergilir kepada pekerja untuk mengurangi keramaian di tempat kerja. Dengan begitu, physical distancing yang terukur dapat berjalan dengan baik dan mudah diterapkan.

KSPI berpendapat kebijakan new normal yang dicanangkan pemerintah tidaklah tepat. Ada lima alasan yang membuat wacana tersebut tidak patut direalisasikan. Pertama, jumlah kasus positif covid-19 masih terus bertambah. Kedua, buruh yang tetap bekerja rentan terpapar virus korona.

Baca juga: Mendagri Ajak Kepala Daerah Samakan Narasi New Normal

"Misalnya, di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, ada yang meninggal akibat positif covid-19. Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang OPD, PDP bahkan positif," jelas Said.

Ketiga, banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), lantaran bahan baku material impor kian menipis. "Fakta ini menjelaskan new normal tidak akan efektif. Percuma saja menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik. Tidak ada yang bisa dikerjakan akibat tidak ada bahan baku," pungkasnya.

Adapun alasan keempat ialah gelombang PHK di sektor pariwisata, UMKM dan sepinya order pengemudi ojek daring. Bahkan, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh di sektor manufaktur sudah di depan mata.

Baca juga: Ombudsman: Jakarta Terapkan New Normal, Tenaga Medis Kerepotan

"Seharusnya pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai subsidi upah. Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa,” ucap dia.

Kelima, tanpa new normal masih ada perusahaan yang meminta pekerja untuk tetap masuk. Menurutnya, yang dibutuhkan pengusaha dan pekerja bukan wacana new normal, melainkam regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku industri.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Mi/Pius Erlangga

Dari Tower hingga Sembako, Ini BMN yang Dipergunakan Lawan Covid

👤M Ilham Ramadhan 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 12:05 WIB
Pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk penanganan covid-19 dapat dilihat pada penggunaan beberapa tower di Wisma Atlet...
Ist/Kementan

Sapi Wagyu BIB Lembang Dukung Ketersediaan Daging Premium

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 11:25 WIB
Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen PKH menyediakan pejantan Wagyu...
Antara/R Rekolomo

Proses Recovery CPP Gundih yang Terbakar April Lalu On Track

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 11:05 WIB
Secara kumulatif, untuk proggres pengerjaan per awal Juli 2020 sudah mencapai sekitar 44% dengan target selesai bulan November...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya