Selasa 02 Juni 2020, 15:09 WIB

DPD Peringatkan Potensi Klaster Baru Covid-19 Akibat Pilkada

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPD Peringatkan Potensi Klaster Baru Covid-19 Akibat Pilkada

MI/MOHAMAD IRFAN
Suasanba Rapat Paripuran DPD-RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/1).

 

KEPUTUSAN pemerintah untuk menggelar Pilkada serentak dianggap memaksakan. Pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi dinilai berpotensi memperparah penyebaran covid-19.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengingatkan KPU agar bertanggungjawab bila dalam proses Pilkada Desember nanti malah menghasilkan klaster baru covid-19.

“Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” ujarnya, Selasa (2/6).

Sultan mengatakan, proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat dan hingga hari ini, wabah ini belum dinyatakan selesai. Sebab, kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho,” urainya.

Ditambahkan Sultan, prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita. Terutama di lapisan bawah. Rakyat membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hak hidup yang sudah tertuang dalam konstitusi. Proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan.

"Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021," ujar Sultan.

Baca juga: KPU Kebut Regulasi Pilkada 2020

Dari sisi anggaran negara, Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu. Termasuk anggaran DPD RI yang tahun ini juga sudah dipangkas.

“Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp9 triliun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” ujarnya.

Namun Sultan mengembalikan lagi kepada pemerintah. Sebab, dirinya sebagai wakil daerah di DPD bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kami di DPD sudah mengingatkan, bahwa negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada. Karena beda dengan Pilpres yang konsekuensinya apabila ditunda bisa vacum of power,” ungkapnya. (A-2)

Baca Juga

Dok. Humas Pemprov Kalteng

Prabowo Urusi Lumbung Pangan, Gerindra: Bagian Ketahanan Nasional

👤Putra Ananda 🕔Kamis 09 Juli 2020, 16:17 WIB
Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menuturkan bahwa lumbung pangan bersinggungan erat...
Ilustrasi

Pasal Pidana RUU PDP Diminta Dihapuskan

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Kamis 09 Juli 2020, 16:16 WIB
Pasal-pasal terkait pengenaan sanksi pidana dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebaiknya dihapus, alasannya sanksi pidana...
MI/Fransisco Carolio

Bawaslu Sebut Enam Kerawanan Pilkada 2020, Apa Saja?

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 09 Juli 2020, 16:10 WIB
Di antaranya, PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal paslon perseorangan, serta konflik kepengurusan parpol yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya