Selasa 02 Juni 2020, 12:30 WIB

Komisi VIII Pertanyakan Kemenag yang tak Konsultasi Soal Haji

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi VIII Pertanyakan Kemenag yang tak Konsultasi Soal Haji

MI/Mohamad Irfan
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily (tengah, pegang microphone)

 

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan mempertanyakan sikap Kementerian Agama yang tak konsultasi lebih dulu ke DPR sebelum memutuskan perihal ibadah haji 2020.

"Kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Agama akan mengumumkan kepastian pelaksanaan haji tahun 2020 pada hari ini jam 10 pagi," ujar Ace dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Ace mengatakan seharusnya Menteri Agama terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kelanjutan pelaksanaan haji tahun ini. Sesuai komitmen pada rapat kerja sebelumnya dan terkait dengan kebijakan strategis, pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur UU Haji & Umroh tahun 2019.

"Memang Menteri Agama telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji, tapi karena masih reses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR RI. Sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut," ujar Ace.

Baca juga: Menag: Pemerintah tidak Berangkatkan Jemaah Haji 2020

Ace menyesalkan sikap Menteri Agama yang mengumumkan kebijakan ini tanpa terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII.

Seperti diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah karena pertimbangan pandemi covid-19.(pro)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio

Polri Telah Periksa 30 Saksi dalam Kasus Joko Tjandra

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 19:09 WIB
Saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya ialah saksi yang terlibat langsung, dan mendengar proses pembuatan surat jalan Joko...
MI/ Seno

Mahfud: Oligarki Picu Munculnya Kebijakan Koruptif

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 18:51 WIB
Akibatnya, banyak kebijakan yang muncul bernuansa koruptif yang hanya mengedepankan demokrasi prosedural...
Antara/Indrianto Eko Suwarso

KPK Eksekusi Penyuap Bupati Sidoarjo ke LP Surabaya

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 18:42 WIB
"KPK melakukan eksekusi dengan cara memasukkan Ibnu Ghopur ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong untuk menjalani pidana...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya