Selasa 02 Juni 2020, 05:05 WIB

Kemendikbud kembali Dorong Pemda Lakukan PPDB secara Daring

Gana Buana | Humaniora
Kemendikbud kembali Dorong Pemda Lakukan PPDB secara Daring

ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA
Siswa dan wali murid berkonsultasi dengan petugas pusat layanan informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA 7 Solo, Jawa Tengah.

 

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta pemerintah daerah (pemda) melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tanpa ada tatap muka. Dengan begitu, pelaksanaan PPDB 2020 tetap bisa berjalan di tengah-tengah pandemi covid-19 tanpa membuat kurva penularan semakin tinggi.

Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang menyampaikan, kegiatan PPDB 2020 merupakan agenda yang tidak bisa dihindarkan. Kemendikbud kembali mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melaksanakan PPDB dengan metode daring (dalam jaringan/online), tanpa perlu mendatangi sekolah, untuk mencegah terjadi kerumunan orang.

“Kalaupun memang tetap harus ada tatap muka, maka perlu diatur pelaksanaannya,” ungkap Chatarina dalam acara Bincang Sore secara daring, di Jakarta, Kamis (28/5).

Chatarina menerangkan dalam pelaksanaan metode luring (luar jaringan/offline) sekolah harus menerapkan protokol ketat untuk mencegah penyebaran covid-19. Untuk mekanismenya, pemerintah daerah dan sekolah dapat merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

“Secara protokol kesehatan, itu harus dilaksanakan dengan ketat harus memakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan, sekolah juga harus membagi waktu pendaftarannya tidak bisa sekaligus,” kata dia.

Lebih lanjut Chatarina menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 yang juga disebutkan dalam SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, ada empat jalur PPDB yang bisa dipilih oleh para calon siswa baru. Keempat jalur tersebut adalah zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua, dan jika masih ada siswa dari ketiga jalur tersebut, ada jalur prestasi.

“Untuk PPDB jalur prestasi, dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi nilai lima semester terakhir, nilai ujian kelulusan daring ataupun nilai prestasi akademik atau nonakademik,” jelas dia.

Chatarina menambahkan sosialisasi mekanisme PPDB 2020 di tengah pandemi sudah dilakukan kepada pemda sejak 1,5 bulan lalu. Pemerintah daerah bisa mempersiapkan pelaksanaannya apabila terpaksa menjalankan metode luring.

“Metode luring itu ibaratnya seperti kalau kita ke bank, atur bagaimana mekanismenya tetap menjaga jarak. Prosedur di bank perlu diambil untuk menjadi contoh. Misalnya melihat luas sekolahnya, luas lapangnya, dan berapa banyak waktu dan SDM yang harus dipersiapkan,” jelas dia.

Sumber: SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020

 

10,9 juta calon siswa

Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Hamid Muhammad mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan PPDB 2020 di tengah pandemi sesuai dengan SE Mendikbud yang ditandatangani pada 24 Maret 2020.

Berdasarkan SE tersebut ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan penyelenggara PPDB di daerah. Pertama, dinas pendidikan tiap-tiap daerah serta sekolah mengikuti protokoler kesehatan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 termasuk mencegah siswa dan orang tua berkumpul di sekolah.

Kedua, PPDB jalur prestasi dilakukan berdasarkan dua kategori, yakni akumulasi nilai rapor berdasarkan lima semester terakhir dan prestasi akademik maupun nonakademik. “Ketiga, Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kemendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan,” jelas dia.

Hamid mengutarakan, berdasarkan perhitungan Pusdatin, ada sekitar 10,9 juta calon peserta didik sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) serta sekolah menengah kejuruan (SMK) yang diperkirakan akan mengikuti PPDB 2020.

“Adapun untuk daya tampung sekolah negeri mencapai sekitar 12,9 juta. Dengan begitu, tidak akan ada masalah untuk daya tampung siswa baru,” jelas Hamid.

Rinciannya, lanjut dia, bakal ada 4.101.469 siswa SD baru, 3.399.223 siswa SMP baru, dan 3.444.105 siswa SMA dan SMK baru. Sedangkan daya tampung yang dimiliki rinciannya, 5.175.520 siswa pada SD, 3.681.792 siswa pada SMP dan 4.086.828 siswa pada SMA dan SMK.

Pemerintah pun, lanjut dia, akan melibatkan pihak sekolah swasta dalam PPDB tahun ini. Tujuan dilibatkannya sekolah swasta itu adalah agar pemerintah daerah tidak mengeluh kekurangan daya tampung untuk sekolah negeri saat PPDB dan dijadikan alasan untuk pembangunan sekolah baru.

Terlebih, di zona tersebut terdapat banyak sekolah swasta yang justru kekurangan murid. Oleh karena itu, untuk zona yang penduduknya padat diharapkan dapat berkolaborasi dengan sekolah swasta. “Model ini sudah diterapkan lebih dahulu di Bandung dan Surabaya,” kata dia.

Hamid menuturkan, hal itu telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Permendikbud itu menyebutkan jika daya tampung dalam zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik dapat disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat. Pun melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan pemda.

Lebih lanjut, Hamid menjelaskan, jika daya tampung jalur afirmasi atau perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Kalau daya tampung jalur prestasi tidak mencukupi, sekolah dapat melaksanakan PPDB dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi.

Adapun untuk persentase, zonasi minimal 50%, afirmasi sedikitnya 15%, perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan prestasi berdasarkan sisa kuota ketiga jalur tersebut.


Minggu ketiga Juli

Pada kesempatan itu, Hamid memastikan jadwal kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021 tidak akan berbeda. Hanya saja, untuk pemenuhan kurikulumnya tidak akan sama.

“Ini juga akan dievaluasi penerapan belajar secara daring selama masa pandemi. Untuk kalender kegiatannya tetap akan berjalan sesuai jadwal, tahun ajaran baru bakal mulai pada hari Senin minggu ketiga pada bulan Juli,” kata dia.

Hamid menegaskan kemungkinan besar kegiatan belajar mengajar sekolah tetap akan melakukan pembelajaran jarak jauh meski tetap memungkinkan tatap muka akan dibuka di zona hijau.

“Tapi yang berhak menentukan sekolah boleh buka itu gugus tugas covid-19 nasional. Sekarang, ada 108 kabupaten/kota yang belum ada satupun kasus covid-19 ditemukan,” kata dia.

Hamid mengakui sekarang ini ada beberapa daerah yang masih melakukan pembelajaraan tatap muka sebesar 70%, yakni wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

“Ini belum sepenuhnya (pembelajaran) jarak jauh, masih tatap muka,” tambah dia. (Gan/S3-25)

Baca Juga

Dok. KLHK

Pemerintah Rancang Aturan Ekonomi Hijau Rendah Karbon

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Juli 2020, 11:05 WIB
Dengan konsep ekonomi rendah karbon, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi...
Instagram

Kunjungan Perdana, Menteri Siti Tengok Agroforestri di Majalengka

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Juli 2020, 10:25 WIB
Sistem agroforestri diperuntukkan bagi petani yang menggarap lahan hutan milik negara, dengan syarat proses bercocok tanamnya harus...
Badan POM

Salep Zambuk juga Dipalsukan, Badan POM Peringatkan Masyarakat

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Juli 2020, 09:55 WIB
Barang yang berstatus ilegal itu dinyatakan tidak terjamin keamanan, manfaat, dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya