Senin 01 Juni 2020, 14:00 WIB

KemenKop Apresiasi OJK Tinjau Indikasi Penyimpangan Koperasi

mediaindonesia.com | Ekonomi
KemenKop Apresiasi OJK Tinjau Indikasi Penyimpangan Koperasi

DOK KEMENKOPUKM
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan

 

Kementerian Koperasi dan UKM mengapresiasi Tim Satgas Waspada Investasi OJK atas respons cepat untuk meninjau ulang terhadap keputusan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi, atau kelompok yang menggunakan nama koperasi, secara ilegal.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam keterangannya, Senin (1/6/2020), mengatakan pada 28 Mei 2020 telah dilakukan klarifikasi, dan ditemukan ada 35 koperasi yang perlu direhabilitasi atau dinormalisasi.

Dan sisanya, kata Rully, dibutuhkan pendalaman dan diberikan kepada yang bersangkutan diberikan waktu satu minggu untuk melakukan pembelaan. “Kami memahami tindakan yang dilakukan oleh Tim Satgas Waspada Investasi OJK sebagai bentuk kehati-hatian dalam upaya melindungi hak masyarakat untuk menerima layanan jasa keuangan,” katanya.

Rully menambahkan, di masa mendatang komitmen tersebut akan dilakukan bersama pihak KemenKopUKM, dengan saling berbagi informasi, khususnya terkait layanan jasa keuangan oleh koperasi.

“Sebagaimana kita ketahui, koperasi adalah badan usaha yang dilindungi khusus berdasarkan perundang-undangan, sebagai wadah ekonomi masyarakat menuju demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa,” kata Rully.

Menurutnya, informasi penting yang diperoleh dari hasil kerja Tim Satgas Waspada Investasi telah memperkuat dugaan selama ini, adalah ditemukannya kelompok orang yang mencatut nama koperasi dengan maksud yang diduga tidak baik.

Dari 15 yang saat ini ditunggu klarifikasinya, ternyata sebagian besar tidak berbadan hukum koperasi sebagaimana ketentuan.

Sebagai tindaklanjutnya, kata Rully, dalam waktu dekat KemenKopUKM akan menurunkan tim pengawas langsung ke lapangan memeriksa kelompok ini, dipimpin langsung oleh Deputi Pengawasan dan dikoordinasikan oleh Sesmen KemenKopUKM.

“Untuk menghindari adanya ‘penumpang gelap’ yang merugikan nama koperasi, diharapkan ke depan keterlibatan organisasi, asosiasi, pengamat, ataupun dinas yang membidangi perkoperasian untuk ikut mendeteksi dan memberi informasi kepada publik maupun Kementerian Koperasi dan UKM tentang dugaan praktik tidak terpuji yang bisa menurunkan citra koperasi sekaligus merugikan masyarakat,” kata Rully. (RO/OL-10)

Baca Juga

Ist/BJB

BJB DIGI, Solusi Digital Setoran Segala Jenis Pajak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 10:48 WIB
Rumah aplikasi BJB DIGI ini menyediakan fitur pembayaran pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan...
Antara/Aditya Pradana Putra

Swasta Bisa Masuk Kelola Aset Negara

👤M Ilham Ramadhan 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 09:05 WIB
Pemerintah sedang menyosialisasikan skema pemanfaatan barang milik negara  yang baru yakni Limited Concession Scheme...
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

Dua KEK Baru di Batam Tinggal Tunggu PP

👤(Mir/E-2) 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 04:50 WIB
KETUA Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Airlangga Hartarto menyetujui pembentukan dua KEK baru, yakni Nongsa Digital Park (NDP)...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya