Senin 01 Juni 2020, 06:58 WIB

Giliran Bengkulu Tolak UU Minerba

Antara | Nusantara
Giliran Bengkulu Tolak UU Minerba

ANTARA FOTO/Riki Rahmansyah
Ilustrasi limbah batu bara bermuara di pantai Kota Bengkulu

 

MASYARAKAT Provinsi Bengkulu dari berbagai kalangan menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Minerba 2020 yang baru saja disahkan karena dianggap tidak berpihak kepada mereka.Penolakan itu disampaikan dalam sidang rakyat yang dilakukan secara virtual, Minggu (31/5), bersama masyarakat dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

"Dengan adanya UU Minerba ini kami merasa tidak ada keberpihakan pemerintah kepada kami. Lubang tambang dibiarkan, akses jalan kami petani dirusak, sawah kami dirusak, pemukiman rusak. Pengaduan kami kepada pemerintah tidak dihiraukan," kata Kepala Desa Pondok Bakil, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Yusmanilu, Minggu (31/5)

Selain menolak pemberlakuan UU itu, Yusmanilu menilai pengesahan UU itu tidak terbuka dan tidak manusiawi karena disahkan dalam situasi pandemi covid-19 di mana banyak pekerja yang dirumahkan. Hal senada juga diungkapkan aktivis lingkungan dari Mahasiswa Hukum Pecinta Alam (Mahupala) Universitas Bengkulu Riki Pratama Saputra.

Menurutnya, UU Minerba cacat hukum karena tidak ada pembahasan sama sekali, hal tersebut menunjukkan tidak adanya keterbukaan.

"Pengesahan Undang-Undang Minerba menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada keterbukaan selama perancangan, bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan," katanya.

Riki juga menyoroti tidak adanya peran DPD RI dalam pembahasan UU, padahal menurutnya DPD juga memiliki hak karena berkaitan dengan otonomi daerah.

"Kami tidak akan mengkhianati tuannya, kami mahasiswa dibantu oleh rakyat, bahwa kami mahasiswa akan terus berjuang. Ingat, sejarah negara dibangun oleh pemuda. Seperti kita ketahui rezim zalim akan tumbang. Kami menolak UU Minerba karena mendewakan manusia sebagai pusat alam semesta," tegasnya.

baca juga: Warga Kalimantan Tuntut UU Minerba Dibatalkan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Edra Satmaidi mengatakan pembuatan UU harus memperhatikan landasan filosofis dan sosiologisnya, apakah memberikan dampak yang lebih baik pada masyarakat. Pembuatan UU harus berprinsip kemandirian, berwawasan lingkungan, memperhatikan kesejahteraan, berdimensi HAM dan norma UU haruslah berlaku umum kepada siapa saja, perseorangan, operasi, swasta, BUMD, kesempatan yang sama dalam usaha pertambangan.

"Harusnya semua keputusan ada pada negara, selalu menempatkan negara berdaulat di situ. Sudah saatnya kita tegakkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam," ucapnya. (OL-3)
 

Baca Juga

DOK MI

Protokol Kesehatan Diabaikan, Positif Covid-19 Terus Bertambah

👤Dwi Apriani 🕔Senin 13 Juli 2020, 00:40 WIB
Bertambahnya kasus positif covid-19 salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat Sumsel sudah mulai tidak disiplin dalam menerapkan...
ANTARA/Septianda Perdana

MPLS di Sejumlah Wilayah di Jateng Dilaksanakan Secara Daring

👤Lilik Darmawan 🕔Senin 13 Juli 2020, 00:30 WIB
Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dilakukan secara daring karena sampai sekarang kasus Covid-19 masih tetap...
Antara

Cariu Bogor Kembali jadi Zona Hijau

👤Antara 🕔Senin 13 Juli 2020, 00:21 WIB
GTPP covid-19 Kabupaten Bogor mencatat, hingga Minggu (12/7), ada tiga kecamatan berstatus zona hijau, dua lainnya yaitu Kecamatan Tenjo...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya