Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasi

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasi

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani
Ojek

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melarang ojek, baik itu online maupun ojek pangkalan untuk beroperasi.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Plt Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek beroperasi.

Hudori juga menegaskan, Mendagri sama sekali tidak punya kewenangan untuk melarang atau memerintahkan angkutan umum beroperasi atau tidak. Itu otoritas dari Kementerian Perhubungan. Namun, tentu pihaknya mengapresiasi atas aspirasi dan masukan dari pihak jol. Ini akan ditampung untuk jadi bahan perbaikan ke depannya.

"Sebetulnya dari sisi tujuannya sama sekali tidak ada kewenangan Mendagri untuk melarang operasi ojol atau ojek konvensional itu ya," ujarnya seusai melakukan pertemuan dengan Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono di kantor Kemendagri, Minggu (31/5). Garda Indonesia sendiri merupakan wadah bagi pengemudi ojek online atau ojol.

Pertemuan untuk menyelesaikan polemik soal ketentuan penggunaan ojek yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 440 -830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam Kepmendagri itu, lanjut Hudori, penekanannya pada penggunaan helm bersama. Ini, tentu dikhawatirkan, bisa jadi media penularan covid-19. Karena itu, Kemendagri merasa perlu mengeluarkan imbauan agar potensi penularan virus, khususnya saat menggunakan transportasi publik bisa dihindari. Namun, sama sekali, tidak ada satu pun klausul yang melarang transportasi umum beroperasi dalam Kepmendagri tersebut. Termasuk ojol tentunya. Dirinya juga yakin dari pihak transportasi publik, termasuk ojol sudah menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah itu. Karena pihak Ojol pun, pastinya ingin juga mitranya tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19.

"Kemarin memang disitu ada satu sedikit saja barangkali yang perlu kita luruskan itu soal pemakaian helm bersama, itu saja," katanya.

Karena ini sudah jadi polemik dan ada salah tafsir, menurut Hudori, pihaknya merasa perlu menjelaskan langsung ke pihak perwakilan ojol sehingga semuanya bisa paham.

"Kemudian daripada ini muncul berlarut-larut saya kira pada sore hari ini kita sudah clear dengan ojol," ujarnya.

Hudori menambahkan, agar tidak ada lagi multitafsir, maka Kepmendagri akan direvisi. Sehingga tidak ada persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Ditegaskannya juga, Kepmendagri itu ditujukan untuk ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Bukan mengatur seluruh masyarakat. Itu pun, penekanannya lebih kepada imbauan agar semua tetap menjaga kehati-hatian saat masa pandemi Covid-19 ini.

Baca juga :NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

Sementara itu, Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, mengapresiasi pihak Kemendagri yang langsung mengundang perwakilan ojol untuk berdiskusi. Sehingga ada klarifikasi yang lengkap.

"Kami dari Garda Indonesia hari ini (Minggu,31/5) bertempat di Kemendagri, atas undangan dari Kemendagri terhadap kami untuk melakukan klarifikasi bersama yang kita antara Garda dengan Kemendagri sudah mendapatkan penjelasan, mewakili Bapak Mendagri, Bapak Sekjen sudah menjelaskan bahwa Kepmen 440 -830 Tahun 2020 yang di dalam poinnya ada berisi mengenai penangguhan Ojek Online bisa membawa penumpang," katanya.

Kata Igun, dalam pertemuan tadi, Sekjen Kemendagri sudah menjelaskan bahwa Kepmendahri yang ada itu untuk internal ASN maupun PNS yang ada di lingkup Kemendagri bukan untuk ojek online. Dengan penjelasan itu, pihaknya kini mengerti dan paham. Karenanya, ia minta para ojol tidak perlu resah lagi.

"Karena Kepmendagri yang menyinggung mengenai ojek online, penangguhan ojek online bisa membawa penumpang sudah dijelaskan dan tidak ada dari Kemendagri adanya larangan ojek online bisa membawa penumpang. Sehingga hari ini dari Garda Indonesia bersama Sekjen Garda bapak Hari dan bapak Sekjen Kemendagri Pak Hudori berserta Bapak Stafsus Mendagri Pak Kastorius, Pak Dirjen Bina Adwil Pak Syafrizal, kita bersama-sama sudah melakukan klarifikasi dan ini semua sudah clear," katanya. (OL-2)

 

Baca Juga

DOK MI

KPK Kembali Lakukkan Operasi Tangkap Tangan

👤Antara 🕔Jumat 03 Juli 2020, 02:22 WIB
Namun, Firli  belum menjelaskan secara rinci siapa yang tertangkap maupun lokasi dari OTT tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa tim KPK...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Anwar Pilih Mundur dari Hakim Tipikor untuk Jadi Komisaris

👤Antara 🕔Kamis 02 Juli 2020, 22:24 WIB
Anwar merupakan hakim tipikor yang menangani kasus besar, di antaranya kasus traveller cheque, penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan...
Antara

Ketua MPR Usulkan 2 Opsi Ubah RUU HIP jadi RUU PIP

👤Antara 🕔Kamis 02 Juli 2020, 21:45 WIB
Setidaknya ada dua opsi yang bisa ditempuh sesuai mekanisme aturan dan perundang-undangan yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya