Minggu 31 Mei 2020, 10:15 WIB

Tantangan New Normal di Transportasi Umum

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Tantangan New Normal di Transportasi Umum

MI/Susanto
Suasana dalam KRL saat pemberlakuan PSBB

 

Pemerintah bersiap untuk memulai masa transisi ke kenormalan baru (new normal).

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan permasalahan terbesar untuk mengimplementasikannya di transportasi umum bukan pada pemberlakukan protokol kesehatan termasuk ketaatan publik untuk physical distancing.

Menurut Djoko, permasalahannya adalah bagaimana kemampuan kapasitas angkutan umum massal dapat menjamin terlaksananya physical distancing terutama pada jam-jam sibuk.

"Kalau new normal diterjemahkan sebagai semuanya masuk kerja dengan jadwal seperti kondisi sebelum pandemi, bisa dipastikan kapasitas angkutan umum massal di Jabodetabek tidak dapat menjamin pelaksanaan physical distancing (jaga jarak). Kenapa demikian? Karena sulit untuk melakukan penambahan kapasitas angkutan umum massal secara signifikan pada jam-jam sibuk agar tercapai physical distancing dengan demand setara dengan pada masa sebelum pandemi," kata Djoko dalam keterangan resminya, Minggu (31/5).

Baca juga: Pengelola Mal Bersiap Operasi Kembali

Misalnya KRL pada jam-jam sibuk. Tentu tidak mungkin menambah kapasitas pada saat itu agar tercapai setiap kereta hanya maksimal 35%, sehingga seluruh penumpang terangkut. Pasalnya untuk menurunkan hanya 50% saja mungkin sudah sangat berat.

Djoko menyebut pengalihan ke angkutan umum massal ke angkutan bus bisa jadi solusi. Namun, kata Djoko, harus dapat dipastikan besaran tarif sesuai KRL.

"Selain itu, waktu tempuh pasti jauh akan lebih lama daripada naik KRL," tukas Djoko.

Kemacetan di jalan, lanjutnya, pasti akan lebih parah daripada sebelum pandemi. "Karena mereka yang memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil akan menghindari angkutan umum massal dan memilih kendaraan pribadi," jelasnya.

Djoko menambahkan bahwa ini jadi tantangan. "Apakah kebijakan ganjil genap tetap dilaksanakan atau untuk sementara ditiadakan," ungkapnya.

Jika tetap dilaksanakan, lanjutnya, tapi pemerintah tidak mampu menyediakan ketersediaan angkutan umum yang memadai untuk physical distancing, maka kebijakan ganjil genap potensial dipermasalahkan publik.

"Selain itu, bila ada pedoman 'new normal' dari pemerintah juga harus dipertimbangkan bagaimana upaya agar kepatuhan publik tinggi terhadap pedoman itu," tandasnya.

Menurut Djoko, yang rasional sebenarnya adalah agar bagaimana aktivitas atau kegiatan publik pada masa 'new normal' dapat dikendalikan intensitasnya tidak sama seperti pada massa sebelum pandemi.

"Hal ini sebenarnya yang menjadi substansi utama dari keputusan Menkes terkait pedoman untuk masa 'new normal'," pungkasnya. (OL-14)

 

Baca Juga

123rf.com

Staf Sekretariat DPRD Positif Covid-19

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 14 Juli 2020, 14:20 WIB
Satu orang staf di Sekretariat DPRD DKI Jakarta positif terpapar covid-19 dan kinisudah dirawat di rumah sakit swasta di kawasan Jakarta...
ANTARA FOTO/HO-Humas Trans-Jakarta

Manusia Covid ala Trans-Jakarta Jadi Pengingat Protokol Kesehatan

👤Antara 🕔Selasa 14 Juli 2020, 13:25 WIB
Manusia Covid hadir pada jam-jam sibuk di 13 koridor BRT Trans-Jakarta untuk mengingatkan warga agar selalu menaati protokol kesehatan...
Ilustrasi

Angka Kecelakaan Lalu Lintas Menurun 0,26 Persen

👤Yakub Pryatama 🕔Selasa 14 Juli 2020, 09:55 WIB
Data kecelakaan lalu lintas dari pekan ke-27 ke pekan 28 mengalami penurun tiga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya