Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

Ist/DPR
Ketua Timwas Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

 

PRESIDEN Joko Widodo telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk penanganan pandemi virus korona (Covid-19). Salah satunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail terhadap penggunaan anggaran ini.

“Perppu ini memberikan kewenangan kuat kepada eksekutif, baik itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani dampak ekonomi akibat Covid-19," kata Ketua Timwas Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat memimpin RDP dengan BPK yang digelar secara virtual, Jumat (29/5).

"Untuk itu, BPK harus mengawasi secara detail, agar tidak terjadi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dalam menangani masalah krisis ekonomi,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga menanyakan kepada BPK terkait masa depan ekonomi Indonesia, serta apa yang perlu dilakukan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 ini. 

Senada, anggota Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI Hamka Baco Kady meminta BPK melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya mencapai Rp 405,1 triliun. 

“Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan  menjadi UU mengatakan khusus penanganan Covid-19, Pemerintah mencanangkan Rp 405,1 triliun yang diberikan kepada 4 sektor besar, yaitu kesehatan, sosial, dukungan industri dan pemulihan ekonomi nasional," tegas Hamka.

" Agar tidak terjadi peluang moral hazard dalam penanggulangan krisis ekonomi, saya titip ini ke BPK, tolong diaudit (penggunaan anggaran), Pemerintah juga sudah mengelompokkan anggaran jadi lebih mudah,” pesan Anggota Komisi V DPR RI itu. (OL-09)

Baca Juga

DOK BPIB

Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Diatur dalam UU

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 15 Juli 2020, 08:00 WIB
Terlebih, saat ini dari berbagai hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga telah terjadi pengikisan nilai-nilai Pancasila dalam...
MI/Mohamad Ghozi

Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

👤Antara 🕔Rabu 15 Juli 2020, 06:19 WIB
Rahmad Darmawan menyampaikan dirinya bergabung karena melihat sosok Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti...
Dok. Mabes Polri

Kasus Penyelewengan Bansos Terus Bertambah

👤Media Indonesia 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:45 WIB
Jumlah kasus itu terus bertambah dari delapan kasus pada pertengahan Juni dan 16 kasus di awal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya