Sabtu 30 Mei 2020, 09:13 WIB

Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Ist/DPR
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga BBM berkali-kali.

"Ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR kepada pemerintah. Apalagi sebelumnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mensinyalir ada praktek oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas,"ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya, Jumat (29/5).

Dugaan ini, menurut Mulyanto, harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya, dan pemerintah pun dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika memang ada campur tangan mafia migas, maka DPR harus segera bertindak dengan membuat panitia khusus (Pansus) sebagai sarana konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan tersebut.

"Pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap Pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina. Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah per bulan nya," paparnya.

Dengan kata lain, politikus Fraksi PKS ini berharap pemerintah tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari rakyatnya yang saat ini sedang mengalami kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19. (OL-09)

Baca Juga

Medcom.id/Kautsar

NasDem Ajak Selandia Baru Perluas Kerja Sama

👤RO/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 06:04 WIB
Indonesia sudah memiliki program-progam dalam mengatasi dampak covid-19 seperti kartu prakerja, subsidi listrik oleh PLN, bantuan ekonomi...
MI/Susanto

Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKS

👤Pro/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:55 WIB
Selama ini penyelesaian kasus kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP...
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Setop Poles Citra dengan Dana Korona

👤Dhk/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:41 WIB
Firli mengatakan pihaknya kerap mendapat informasi soal kepala daerah petahana yang mendompleng bantuan sosial dari uang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya