Sabtu 30 Mei 2020, 09:13 WIB

Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Mulyanto Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Ist/DPR
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga BBM berkali-kali.

"Ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasi secara resmi oleh DPR kepada pemerintah. Apalagi sebelumnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mensinyalir ada praktek oligopoli atau kartel harga BBM yang melibatkan beberapa perusahaan migas,"ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya, Jumat (29/5).

Dugaan ini, menurut Mulyanto, harus ditelusuri secara serius agar rakyat dapat memperoleh haknya, dan pemerintah pun dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika memang ada campur tangan mafia migas, maka DPR harus segera bertindak dengan membuat panitia khusus (Pansus) sebagai sarana konstitusional untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan tersebut.

"Pemerintah harus terbuka menjelaskan keberadaan pihak-pihak yang menyebabkan tata kelola BBM ini berantakan. Jangan sampai rakyat mempunyai persepsi kurang baik terhadap Pemerintah yang seperti memaksa rakyat bersedekah dan mensubsidi operasional Pertamina. Tindakan ini sangat tidak pantas mengingat marjin keuntungan selisih harga jual BBM ini triliunan rupiah per bulan nya," paparnya.

Dengan kata lain, politikus Fraksi PKS ini berharap pemerintah tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dari rakyatnya yang saat ini sedang mengalami kesulitan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19. (OL-09)

Baca Juga

Antara

Fraksi NasDem Soroti Kinerja KAI di Masa Pandemi

👤Putra Ananda 🕔Rabu 08 Juli 2020, 15:12 WIB
Anggota Komisi VI DPR F-Nasdem, Subardi mendorong agar KAI menguatkan kapasitas usaha agar tidak bergantung pada penambahan modal atau...
Ilustrasi

KPK Periksa Enam Saksi Kasus PT DI, Salah Satunya Dirut PT PAL

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 08 Juli 2020, 15:03 WIB
Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa enam orang dalan kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT...
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Riskan BPIP hanya Berpayung Perpres

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 08 Juli 2020, 14:40 WIB
Sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya