Sabtu 30 Mei 2020, 06:16 WIB

TKD PNS DKI Jakarta Dipangkas 50%

Cindy Ang | Megapolitan
TKD PNS DKI Jakarta Dipangkas 50%

MI/RAMDANI
Sejumlah PNS Pemprov DKI Jakarta berfoto bersama seusai mengikuti halal bihalal bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tahun lalu.

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan aturan terkait pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

"Ya, benar, Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan tersebut," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi, Jumat (29/5).

Chaidir menuturkan TKD PNS dan calon PNS dirasionalisasi sebesar 25% tergantung kelas jabatannya. Tidak hanya itu, insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25% dari insentif yang diterima.

Baca juga: Total Denda Pelanggaran PSBB DKI Jakarta Hampir Rp600 Juta

"Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural tidak dibayarkan. Namun, aturan ini dikecualikan untuk mereka yang terlibat langsung dalam penanganan covid-19," ucap Chaidri.

Mereka yang dikecualikan antara lain tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani covid-19. Kemudian petugas pemulasaran jenazah dengan prosedur covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologis, serta petugas yang terlibat langsung dalam penanganan wabah virus korona.

Pergub juga mengatur soal penundaan pembayaran TKD PNS DKI sebesar 25%. Begitu juga dengan insentif pemungutan pajak daerah ditunda sebesar 25% dari insentif yang diterima.

"Penundaan pembayaran penghasilan dikecualikan terhadap PNS/Calon PNS yang tidak terdampak rasionalisasi penghasilan," ujar Chaidir.

Pemangkasan dan penundaan TKD ini berlangsung dari April hingga Desember 2020. Berdasarkan hal tersebut, kata dia, penghasilan yang dibayarkan hanya sebesar 50% dari TKD PNS.

"Pembayaran penundaan penghasilan dilakukan dengan memperhatikan alokasi, siklus, dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APD) pada tahun anggaran berikutnya," pungkas Chaidir. (OL-1)

Baca Juga

MI/Susanto

Pemprov DKI Raih Penghargaan Pemda Berkualifikasi Informatif

👤 (Ssr/Put/J-1) 🕔Jumat 27 November 2020, 02:35 WIB
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengantar Pemprov DKI meraih penghargaan Pemerintah Daerah...
MI/Kisar Rajagukguk

Satpol PP Klaim Bangunan Ilegal Terbongkar

👤(Put/KG/J-1) 🕔Jumat 27 November 2020, 02:25 WIB
SATPOL PP bersama lintas SKPD Kota Depok telah memeriksa bangunan yang sedang dalam proses pembangunan di bantaran Sungai...
Insi Nantika Jelita

Masyarakat Harus Solid Tanggulangi Wabah

👤(Put/J-1) 🕔Jumat 27 November 2020, 02:15 WIB
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta agar berbagai pihak, baik jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat solid dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya