Jumat 29 Mei 2020, 20:25 WIB

Payung Hukum Ada Pemulihan Ekonomi Bisa Dipercepat

mediandonesia.com | Ekonomi
Payung Hukum Ada Pemulihan Ekonomi Bisa Dipercepat

Istimewa
Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Hj Ella Nuryamah.

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Hj Ella Nuryamah mengingatkan pemerintah agar melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Khususnya melalui PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

“Percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan dan tidak keluar dari tujuan utama PEN yanki untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujar Ella Nuryamah, dalam pesan tertulisnya, Jumat (29/5).

Kondisi ril di tengah masyarakat, ujar Ella sangat memperihatinkan, terlebih bagi kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program PEN sebesar total Rp641,17 triliun itu diharapkan menjadi salah satu solusi upaya pemerintah mengatasi persoalan ekonomi yang tengah dihadapi.

“Dana sebesar Rp641,17 triliun untuk mendanai 11 (sebelas) instrumen kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini jauh lebih tinggi dari perkiraan awal sesuai Perpres 54/2020 yang bernilai Rp150 triliun. Ini ikhtiar negara yang kita harapkan menjadi jawaban persoalan ekonomi rakyat Indonesia yang kian terhimpit dampak dari covid-19,” ujar politisi perempuan PKB itu.

Sektor UMKM yang menjadi salah satu intsrumen kebijakan PEN kata Ella diharapkan bisa kembali menggerakan roda ekonomi rakyat. “kami di Parlemen, selalu mengedepankan agar sektor UMKM mendapat perhatian lebih, karena disitulah roda ekonomi rakyat berputar,” tandas Ella.

Sebagai anggota Komisi XI di parlemen  Hj Ella mengaku memiliki peran penting ikut memberi masukan sekaligus mengawasi kinerja pemerintah atasi persoalan ekonomi. “Kita juga tidak menghendaki adanya resiko akibat pelebran defisit misalnya atas pembiayaan yang ditimbulkan dalam PEN. Parlemen akan mengawal kebijakan ini, kedepannya," kata Ella.

Kepada kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang diamanahkan melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Program PEN dalam PP tersebut , Ella berharap agar lembaga tersebut menjalankan tugas sesuai dengan gugus tugas dan fungsinya.

“Jangan ada penyelewengan, selaku abdi negara kita ikhtiar terbaik keluar dari persoalan ekonomi yang menjerat rakyat,” tegas Ella. (OL-13)

Baca Juga: Darurat Covid-19 Indonesia, Bank Dunia Siapkan Rp3,67 Triliun

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

BNI Dorong Kemudahan Bisnis Investor Jepang

👤Ant/E-3 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:55 WIB
“BNI memanfaatkan kondisi tersebut dengan memberikan pelayanan perbankan lengkap bagi JRB beserta nasabah JRB di Indonesia,”...
Dok MI

Pemerintah Pastikan OJK tidak Dibubarkan

👤Pra/Uta/P-3 🕔Rabu 15 Juli 2020, 04:34 WIB
Badan atau lembaga yang dibubarkan itu antara lain Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olahraga, dan Badan Restorasi Gambut...
Dok CHL

Bank Mandiri Garap KPR Proyek The Sanctuary

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 14 Juli 2020, 22:50 WIB
Kerja sama strategis ini juga sejalan dengan rencana Bank Mandiri yang terus memperkuat ekspansi di pasar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya