Jumat 29 Mei 2020, 20:43 WIB

Pengawasan Bansos Perlu Partisipasi Luas Masyarakat

Thomas Harming Suwarta | Humaniora
Pengawasan Bansos Perlu Partisipasi Luas Masyarakat

Dok. Vox Point Indoneia
Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati

 

BANTUAN Sosial yang digulirkan pemerintah selama masa tanggap darurat Covid-19 diharapkan tersalur dengan baik, transparan, tepat sasaran dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat penerima.

Banyaknya persoalan terkait penyaluran Bansos yang dikeluhkan masyarakat selama ini diharapkan menjadi catatan yang baik bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk segera membenah penyaluran Bansos sehingga membawa manfaat positif bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handoyo Budhisejati dalam Diskusi Politik Virtual bertajuk "Bansos Pandemi Covid-19" di Jakarta, Jumat (29/5).

"Setidaknya banyak temuan di lapangan penyaluran Bansos ini banyak bermasalah. Mulai dari soal data yang tidak akurat sampai soal transparansi. Ini tentu harus jadi catatan ke depan apalagi pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir," ungkap Handoyo.

Handoyo menegaskan, agar penyaluran Bansos benar-benar membawa manfaat dan menjangkau masyarakat penerima secara akurat maka partisipasi publik sangat diperlukan.

Baca juga : Anggota DPR Ini Beri Bantuan ke Kelompok Rentan Terdampak Korona

"Ini bukan saja soal pertanggungjawaban uang negara ratusan triliun tetapi juga kita tidak ingin agar wabah ini justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Ini tidak boleh terjadi," lanjut Handoyo.

Maka itu penting menurut dia setiap masyarakat memantau dan melaporkan jika ditemukan persoalan di lapangan. Berbagai kanal aduan seperti kawal bansos bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Sekali lagi jangan sampai ada penumpang gelap yang justru menjadikan bansos ini lahan bancakan baru. Tentu kita tidak kita harapkan dan inginkan," tukasnya.

Pengamat Sosial Politik Lingkaran Mardani Indonesia Ray Rangkuti juga ikut menyoroti soal data warga penerima bansos yang saat ini banyak persoalan. Menurutnya hingga saat ini belum ada pemetaan yang jelas mana bantuan bersifat reguler dan mana bantuan khusus.

"Bantuan regulerkan itu yang sudah biasa selama ini. Ada kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dll. Bantuan khusus ya untuk covid 19 ini," kata Ray.

Menurutnya munculnya kesalahan data selain saja data kurang diperbarui, tapi juga karena tidak disosialisasi dengan baik. Seharusnya kata dia warga diberi pemahaman atas bansos yang diberikan kepada mereka.

"Paling penting adalah apa kriteria bantuan tersebut sehingga warga tidak bingung. Kan setiap bantuan bentuknya berbeda dan penerimanya berbeda, kriterianya berbeda, durasinya berbeda dan nominalnya juga berbeda," bebernya.

Ia juga menyoroti soal penyelewengan dana di lapangan yang bisa menjadi agenda politik terutama untuk pilkada yang sebentar lagi berlangsung. Penggunaan Bansos ini bisa jadi untuk meraup suara, terlebih jika dilakukan oleh para petahana.

"Di daerah mereka akan melakukan kapitalisasi politik bansos. Di sisi lain kemensos pun tidak bisa menjamin bantuan ini dipolotisasi atau tidak? Apakah diberi sanksi seperti menghentikan bantuan atau tidak?" tegas Rai Rengkuti.

Tim Teknis Kementerian Sosial Restu Hapsari, membenarkan adanya temuan data yang eror selama penerimaan Bansos terjadi. Kendala utama kata Restu adalah pemerintah di daerah kurang update bahkan tidak diupdate sama sekali.

Baca juga : Menteri KLHK : Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

Ia menambahkan data yang digunakan saat ini seringkali merupakan data beberapa tahun lalu bahkan hingga sepuluh tahun lalu. Akibatnya adalah terjadi tumpang tindih saat bansos itu diberikan.

"Pemerintah pusat sangat hati-hati. Dari 514 kabupaten kota terdapat 285 uang tidak melakukan update. Seharusnya pemerintah daerah mengupdate terus. Malah ada yang sama sekali sudah lama tidak update," kata Restu.

Ia menyambut baik ide bantuan satu pintu agar data terintegrasi dengan baik dan terjadi sinkronisasi. Dengan demikian penerima bantuan akan tidak ada tumpang tindih lagi.

"Saat ini berbagai kementrian memiliki Bansos dengan sasaran masing-masing. Ide satu pintu sangat baik, persoalannya ini sudah post faktum dan bansos sudah berjalan," bebernya.

Restu mengharapkan agar kedepannya bansos itu akan satu pintu sebagaimana diusulkam oleh banyak pihak selama ini. Ia juga meminta berbagai pihak untuk mengkawal berjalannya bansos saat ini agar tepat sasaran. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Hari Ini UTBK 2020 Dimulai, Peserta Wajib Bermasker

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Juli 2020, 11:35 WIB
UJIAN tulis berbasis komputer (UTBK) dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) tahun 2020 yang dimulai hari ini diikuti...
Dok. KLHK

Pemerintah Rancang Aturan Ekonomi Hijau Rendah Karbon

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Juli 2020, 11:05 WIB
Dengan konsep ekonomi rendah karbon, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi...
Instagram

Kunjungan Perdana, Menteri Siti Tengok Agroforestri di Majalengka

👤Zubaedah Hanum 🕔Minggu 05 Juli 2020, 10:25 WIB
Sistem agroforestri diperuntukkan bagi petani yang menggarap lahan hutan milik negara, dengan syarat proses bercocok tanamnya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya