Jumat 29 Mei 2020, 16:15 WIB

Ada Realokasi Belanja Pegawai, Anies Pastikan tak Kurangi PJLP

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Ada Realokasi Belanja Pegawai, Anies Pastikan tak Kurangi PJLP

MI/ANDRI WIDIYANTO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat keputusan untuk mengalihkan anggaran belanja pegawai bagi penanganan Covid-19 dan bansos dengan total mencapai Rp4,3 triliun. Pengalihan ini dilakukan karena merosotnya pendapatan dan kewajiban untuk menambah anggaran penanganan covid-19. 

Dari kebijakan itu yang terdampak adalah ASN DKI. Sebanyak 25% dari total TKD akan ditunda pencairannya. Namun, Anies memastikan tidak ada pengurangan jumlah tenaga Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) atau pekerja kontrak seperti PPSU.

Baca juga: Jelang New Normal, TNI-Polri Fokus Jaga di Sektor Ini

"Tapi semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120 ribu tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan. Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta," ungkap Anies dalam pesan videonya di kanal akun resmi YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5).

Pendapatan DKI memang merosot sejak pandemi mewabah. Di bulan Mei ini, Anies menyebut mulai terasa secara nyata dampak ekonomi dari wabah covid-19 ini. Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi.

"Dan Jakarta adalah episentrum pertama dan di awal-awal, mayoritas kasus (positif) adalah di Jakarta. Saat ini, Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabahnya melandai, tapi masalahnya belum selesai. Dan segala pembatasan, yang selama ini kita lakukan sama-sama, membawa dampak yang amat nyata di kota kita. Kegiatan keagamaan terhenti. Kegiatan sosial terhenti. Kegiatan budaya terhenti. Dan tentu saja, kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu. Perdagangan terganggu. Perindustrian terganggu. Kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaranturun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2 triliun, tinggal 53%.

"Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun," ujarnya.

Baca juga: DPRD DKI: Pemotongan Tunjangan PNS Picu Kecemburuan Sosial

Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka harus dilakukan realokasi. Pengurangan anggaran dilakukan di berbagai sektor kecuali kesehatan dan sosial.

"Ke depan tidak ada pembangunan karena semua dialihkan ke Covid-19. Kecuali pengendalian banjir masih ada," pungkasnya. (OL-6)
 

Baca Juga

Dok MI

RSUD di Jakarta Tutup karena Karyawan Positif Covid-19, Hoaks!

👤Ihfa Firdausya 🕔Rabu 15 Juli 2020, 09:13 WIB
Menurut informasi yang beredar di media sosial Facebook dan WhatsApp, beberapa RSUD di Jakarta terpaksa ditutup karena terdapat beberapa...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini

👤Antara 🕔Rabu 15 Juli 2020, 08:55 WIB
Nikita Mirzani dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jakarta Selatan enam bulan pidana dengan masa percobaan selama 12 bulan dalam kasus...
ANTARA FOTO/Aprillio AKbar

DKI Diminta Gratiskan Biaya Pendidikan bagi Warga tak Mampu

👤Cindy Ang 🕔Rabu 15 Juli 2020, 08:30 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa tak mampu yang masuk swasta harus dilakukan,...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya