Rabu 27 Mei 2020, 06:55 WIB

Tidak Mudah Pemudik Kembali ke Jakarta

Yakub Pryatama Wijayaaymaja | Politik dan Hukum
Tidak Mudah Pemudik Kembali ke Jakarta

Pergub DKI Jakarta No 47 Tahun 2020/Korlantas/Tim Riset MI-NRC/L-1
Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) DKI Jakarta

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima lonjakan permohonan surat izin keluar masuk (SIKM) ke Ibu Kota setelah Lebaran 2020. Namun, mereka yang telanjur mudik di pastikan tidak akan gampang kembali ke Jakarta.

“Terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari terakhir Ramadan, sampai dengan per 1 Syawal 1441 Hijriah ini. Total 1.772 permohonan SIKM kami terima hanya dalam waktu 24 jam,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Agus candra, kemarin.

Pelonjakan permintaan SIKM terjadi lantaran banyaknya pemudik yang pulang ke daerah masing-masing ingin kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Mereka yang tak memiliki SIKM dilarang masuk wilayah DKI sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penularan covid-19.

Secara keseluruhan, Pemprov DKI Jakarta telah menerima 6.347 permohonan SIKM dari total 247.118 user yang berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id. Data itu tercatat dari awal permohonan dibuka pada 15 Mei hingga kemarin pukul 09.06 WIB.

Tidak cuma yang hendak kembali ke Jakarta, banyak pula warga DKI yang masih mengajukan permohonan SIKM untuk pergi ke luar daerah di luar Jabodetabek untuk bersilaturahim dengan keluarga atau reuni sekolah.

Permohonan dengan alasan seperti itu tentu dimentahkan karena memang tidak diizinkan selama masa pandemi covid-19.

Untuk mencegah pemudik yang tak memenuhi syarat kembali ke Jakarta, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 11 titik.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, jika tidak mengantongi SIKM, pemudik diharuskan kembali ke daerah asal.

“Dasar hukumnya kan ada di Pergub Nomor 47 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya SIKM bagi masyarakat yang akan masuk Jakarta. Tentu ini menjadi filter bagi masyarakat untuk bisa kembali ke Jakarta,” tutur Sambodo.

Sambodo menambahkan, semua orang di kendaraan yang menuju Jakarta wajib memiliki SIKM. Jika salah satu saja tak punya, kendaraan itu diharuskan memutar balik. “Ini tidak hanya dilaksanakan oleh PMJ, Polda Jatim, Jateng, Jabar, kita semua.’’

Tak cuma yang akan kembali ke Jakarta, pemudik yang akan kembali ke kota-kota lain juga dikontrol ketat.

Dalam hal ini Polri telah mendirikan 116 pos penyekatan dari Jawa Timur hingga Lampung.

Menurut Kakorlantas Polri Irjen Istiono, pos penyekatan berada di sejumlah titik di tol, jalur selatan, dan pantura di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. ‘’Penyekatan juga diterapkan di tol dan jalan arteri di wilayah Banten dan Lampung.’’

Ledakan kasus

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencegah adanya ledakan kasus covid-19 sebab penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta sejak satu minggu jelang Idul Fitri 1441 H mulai tak bertaji.

Hal itu dibuktikan dengan kembali beroperasinya sejumlah pasar di Jakarta dan mulai kembali ramainya jalanan Ibu Kota.

Apalagi, banyak warga yang masih mengabaikan ketentuan PSBB dengan tak mengenakan masker dan tak menghiraukan jarak.

“Melihat kerumunan masyarakat tanpa jarak dan tanpa masker menjelang Lebaran di pasar, harus diantisipasi kemungkinan lonjakan kasus sekitar 3 sampai 4 minggu setelah 23 Mei,” ujar Gilbert. (Tri/X-8)

VIDEO TERKAIT:

Baca Juga

DOK ISTIMEWA

NasDem Berikan Dukungan ke Irianto-Irwan Sabrie

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 14:57 WIB
Saat ini pasangan Irianto-Irwan Sabrie telah memenuhi syarat dengan mengantongi SK dari empat partai sebagai syarat atau di parlemen 7...
MI/WIDJAJADI

PA 212 Gelar Apel Siaga Besok, Wajib Taati Protokol Kesehatan

👤Antara 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 14:30 WIB
Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda...
Dok.MI

PKS: Perombakan Kabinet Momentum Perampingan

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 04 Juli 2020, 14:16 WIB
Mardani menilai ada alasan kinerja kabinet dan pemerintahan belum efektif. Pertama, terlalu banyak kementerian sehingga membutuhkan upaya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya