Rabu 27 Mei 2020, 06:26 WIB

Mantan Dirut Perum Jasa Tirta II Divonis Lima Tahun

Fahcri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Mantan Dirut Perum Jasa Tirta II Divonis Lima Tahun

MI/Susanto
Mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputra (rompi oranye) divonis lima tahun penjara dan denda Rp300 juta.

 

MANTAN Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputra, divonis lima tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

"Menyatakan terdakwa Djoko Saputro terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/5).

Vonis tersebut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hal yang memberatkan, perbuatan Djoko dinilai tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

"Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa ada tanggungan keluarga," ujar Hakim Asep Sumirat.

Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 silam memerintahkan jajarannya untuk merelokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.

Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu sendiri bernilai Rp3.820.000.000. Sedangkan, perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5.730.000.000. Usai melakukan revisi anggaran, Djoko lantas mengutus Andririni Yaktiningsasi sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut. Untuk mengerjakan dua kegiatan itu, Andririni pun diduga menggunakan nama perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT. 2001 Pangripta.

baca juga: KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data Pemilih

Realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan akhir tahun 2017, diduga mencapai Rp5.564.413.800. Tak hanya itu, Andririni dan Djoko juga diduga telah mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administrasi lelang. Djoko dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-3)
 

Baca Juga

MI/ANGGA YUNIAR

Arief Pouyono akan Perkarakan Ketua Pengadilan dan Pengacara

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 05 Juli 2020, 22:22 WIB
Arief bakal melaporkan pengacara Djoko karena diduga mengetahui dan menyembunyikan keberadaan Djoko yang telah dicari selama 11...
MI/ROMMY PUJIANTO

Peserta Aksi PA 212 Ganyang Komunis 20% Anak-Anak

👤 Ihfa Firdausya 🕔Minggu 05 Juli 2020, 19:15 WIB
Dalam aksi massa tersebut, lanjutnya, ujaran dan perkataan keras terlontar, bahkan mengarah kepada kebencian...
MI/Susanto

PDIP Dukung Evaluasi Kabinet,Pakar: Patut Dicontoh Parpol Koalisi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 05 Juli 2020, 19:12 WIB
"Ya bagus sikap PDIP. Berarti partai pendukung mendukung beneran. Paling tidak partai menyediakan orang yang kompeten untuk posisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya