Sabtu 23 Mei 2020, 09:00 WIB

Hati-Hati, Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Pasca-2024

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Hati-Hati, Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Pasca-2024

DOK DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai skema pelatihan Kartu Prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan startup berpotensi menjadi kasus hukum setelah 2024. Hal ini diungkapkannya melalui akun Twitter pribadinya, menyusul cuitan Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Di mana para pengkritik Presiden Jokowi telah menciptakan modul-modul pelatihan yang dapat diakses gratis di website www.prakerja.org.

"Program Kartu Prakerja-nya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online. Di mana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan startup tersebut,” ujar Arsul sani, dalam siaran persnya, Rabu (20/5/2020).

Politisi Fraksi PPP ini mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008. Yakni BLBI dan Bank Century, juga kasus e-KTP. Semua kasus itu menurutnya tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi bermasalah pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Menggelindingnya skema pelatihan Kartu Prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar, jika nanti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org.

Wakil Ketua MPR ini berharap agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema Kartu Prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 pada Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu. "Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut," ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi, melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema Kartu Prakerja ini, untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya. "Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum," pungkas Arsul. (RO/OL-10)

Baca Juga

DOK DPR RI

Puan Maharani Ikuti Peringatan Lahir Pancasila Secara Virtual

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 01 Juni 2020, 13:07 WIB
''Tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah Gotong Royong Berskala Besar. Saya tekankan kembali, Indonesia saat ini butuh...
ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

Panglima TNI Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Secara Daring

👤Dwi Tupani 🕔Senin 01 Juni 2020, 12:11 WIB
"Dalam upacara yang dilaksanakan secara  Daring tersebut, Panglima TNI menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) 1 dan berdiri...
MI/BARRY FATHAHILLAH

MPR: Amalkan Nilai-nilai Pancasila Percepat Penanggulangan Korona

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 11:45 WIB
"Seluruh anak bangsa baik penyelenggara negara maupun masyarakat perlu mengamalkan nilai-nilai pancasila. Termasuk dalam menanggulangi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya