Jumat 22 Mei 2020, 12:50 WIB

Ombudsman Ragukan Efektivitas Petugas yang Berjaga di Check Point

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Ombudsman Ragukan Efektivitas Petugas yang Berjaga di Check Point

MI/Andry Widiyanto
Petugas melakukan pengawasan di check point di Jl Raya Bogor, perbatasan Jakarta Timur-Depok

 

Ombudsman menilai masifnya ratusan ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta dari laporan Jasa Marga disebabkan kurangnya efektivitas pengawasan yang ketat oleh petugas keamanan di titik pembatasan atau check point.

"Jumlah personel dari Satpol PP DKI saja hanya 5.000 orang. Tidak mungkin meng-cover semua check point dan pos pantau. Kami ragukan efektivitasnya," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho, Jakarta, Jumat (22/5).

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membendung arus kendaraan di sekitar wilayah Jabodetabek dengan membuat kebijakan pengurusan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) juga dianggap sulit dipraktikkan secara tegas.

"Pengecekan keabsahan surat izin keluar masuk secara teknis sulit dilakukan karena akan menimbulkan kemacetan. Upaya Jakarta sudah bagus, tapi kami kurang yakin. Kebijakan itu tidak efektif jika tidak ada kebijakan di tingkat pusat," ujar Teguh.

Baca juga: DPRD Minta Anies Tidak Gegabah Longgarkan PSBB

Menurutnya, pemerintah pusat wajib mengeluarkan kebijakan larangan balik dengan sanksi yg tegas. "Harus menambah personel yang memadai termasuk kepolisian. Bukan hanya mengerahkan polisi, tapi menyiapkan anggaran yang cukup juga untuk mereka," tukas Teguh.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengamini pernyataan Ombudsman tersebut. Aparat atau petugas yang berjaga di 33 check point masih minim. Ada perbedaan pengawasan di darat dengan pelabuhan atau di bandara, seperti cuaca yang panas membuat pengawasan lengah.

"Kalau di stasiun, pelabuhan, dan bandara ada petugas yang khusus memeriksa kelengkapan adminsitrasi dan di ruang tertutup yang sejuk. Sementara di lapangan, udara panas," kata Djoko

Bila sekarang diterapkan, imbuhnya, memang sudah agak terlambat untuk menahan keluar Jakarta. "Namun setidaknya, ada upaya menahan masuk Jakarta karena sudah cukup besar yang keluar Jakarta," pungkasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya membangun 33 check point yang merupakan akses masuk ke Jakarta. Check point itu berada di seluruh Jakarta terutama di pintu-pintu masuk Jakarta, antara lain di Kalideres, Ciputat, Jakarta Timur, kemudian juga di Kembangan dan beberapa titik lainnya.

Pemprov DKI fokus selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase ketiga fokus dilakukan di 12 titik, sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020. (OL-14)

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

Tempat Wisata Boleh Buka Asal Sediakan Fasilitas Isolasi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:57 WIB
Fasilitas isolasi untuk pengunjung yang menunjukkan gejala covid-19 saat pemeriksaan. Pengelola juga harus menerapkan protokol pencegahan...
MI/Pius Erlangga

Warga Diimbau Urus SIKM Sebelum Beli Tiket Angkutan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:55 WIB
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho mendapati saat ini banyak warga yang mengurus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Separuh PNS DKI Jakarta Akan Kembali Masuk Kantor

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 05 Juni 2020, 17:50 WIB
Selama PSBB transisi PND di DKI ASN bekerja ada yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) dan sebagian lainya ada yang work from...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya