Kamis 21 Mei 2020, 16:05 WIB

RUU Cipta Kerja Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Dok.PPI Dunia Kawasan Asia-Osenia
Berbagai program dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan pandemi covid-19.

 


PEMERINTAH melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian telah menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19 melalui RUU Cipta Kerja. Dalam jangka menengah setelah covid-19, Pemerintah akan meningkatkan kecepatan pemulihan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 5,3% pada 2021 seperti yang diproyeksikan IMF.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2021 akan dapat dicapai jika kebijakan pemulihan ekonomi dan exit policy serta RUU Cipta Kerja dapat diimplementasikan sesuai rencana,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Iskandar Simorangkir dalam diskusi virtual seminar PPI Dunia Kawasan Asia-Osenia.

Baca juga: Survei: Mayoritas Buruh Dukung RUU Cipta Kerja

Iskandar menjelaskan pandemi covid-19 telah menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun drastis dari 5,02% pada 2019 menjadi 0,50% di 2020.

“Pandemi covid-19 juga berakibat bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sehingga pemerintah diharuskan untuk melakukan pemulihan ekonomi yang cepat dan mencapai pertumbuhan yang tinggi,” jelas Iskandar.

“Langkah pemulihan ekonomi nasional yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan melakukan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” tambah Iskandar.

Iskandar menuturkan RUU Cipta Kerja ini ditujukan untuk menata iklim investasi dan menghilangkan proses pendirian usaha yang berbelit-belit. RUU Cipta Kerja diyakini bisa memotong mata rantai birokrasi dalam proses perizinan usaha.

“Kita mau supaya iklim investasi kita jadi lebih baik. Kita ingin supaya proses memulai bisnis itu sederhana dan gampang tidak costly. Pangkas itu birokrasi dengan RUU Cipta Kerja. Jadi saking banyaknya yang harus kita benahi, maka kita melakukan Omnibus Law,” kata Iskandar.

Dengan demikian, kata Iskandar, industri-industri baru akan banyak berdiri sehingga bisa menampung pengangguran dan pekerja-pekerja yang terimbas PHK pada saat masa pandemi covid-19.

“Perekonomian bisa kembali berjalan dan pertumbuhan ekonomi bisa kembali digenjot,” kata Iskandar. (Ant/A-1)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Prabowo bakal Pimpin lagi Partai Gerindra

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 06:20 WIB
Perjuangan Gerindra terutama saat munculnya ide menaikkan ambang batas parlemen dalam Pemilu 2024 dan menyongsong Pilkada...
MI/ADAM DWI

LSI Denny JA Rekomendasikan Cekal Covid-19 ala Bali

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 06:15 WIB
PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) mulai dilonggarkan di beberapa daerah yang kini menuju tatanan hidup...
MI/MOHAMAD IRFAN

Dua Prajurit Contohkan Amalan Pancasila

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 06:00 WIB
MPR RI memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi pada dua anggota TNI yang berdedikasi pada masyarakat di tengah pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya