Kamis 21 Mei 2020, 15:39 WIB

Pandemi Covid-19, Momentum Deurbanisasi

Saikhu Baghawi-Metro TV | Politik dan Hukum
Pandemi Covid-19, Momentum Deurbanisasi

MI/RAMDANI
Kendaraan melintas di pintu Tol Cipali Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (21/5/2020).

 

PEPERANGAN panjang melawan virus korona atau covid-19 belum jelas sampai kapan berakhir. Pasalnya, hingga kini vaksin untuk membunuh covid-19 belum ditemukan.

Sehingga, Presiden Joko Widodo melemparkan gagasan agar semua pihak berdamai dengan covid-19. Artinya, prilaku masyarakat harus berubah seiring masih merebaknya virus korona.

Data per Kamis (14/5) menunjukkan kurva penyebaran covid-19 masih signifikan, yakni terdapat 568 kasus baru yang terkonfirmasi positif korona.

Angka kasus baru itu merupakan yang tertinggi kedua sejak awal Maret lalu. Alhasil, total kasus positif korona mencapai 16.006 pasien. Jumlah pasien dirawat 11.445 orang, pasien sembuh 3.518 orang, dan jumlah pasien meninggal 1.043 orang.

Baca juga: Tokoh Publik Terbelah Sikapi Relaksasi

Seiring dengan dampak covid-19 yang banyak memukul sektor perekonomian, maka jumlah orang yang kehilangan pekerjaan pun semakin besar. Tak hanya ribuan pekerja yang ada di kota-kota besar di Indonesia yang mengalir pulang kampung, tetapi juga Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga melakukan hal yang sama. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Sabtu (9/5), sebanyak 34.300 PMI dari berbagai negara akan pulang ke Tanah Air pada Mei-Juni 2020.

Pakar kebijakan publik UI Riant Nugroho mengatakan, arus pergerakan masyakarat di masa covid-19 ke kampung halaman dikarenakan tak ada lagi pekerjaan di kota menjadi momentum deurbanisasi. Namun, kata dia, harus dipastikan pergerakan warga dari kota ke desa bukan menularkan covid-19.

Sejumlah persiapan harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyambut mereka yang pulang kampung. Apa yang akan mereka kerjakan di kampung, lokasinya di mana, dan anggaran.

"Daerah tak bisa bergerak sendiri, perlu ada sinergi dengan pemerintah pusat berupa kebijakan yang matang," ungkap Riant dalam diskusi membedah survei NRC yang dilakukan via aplikasi zoom di Jakarta, Kamis (14/5).

Baca juga: Tokoh Publik Hakulyakin Larangan Mudik Bisa Putus Rantai Covid-19

Di sisi lain, lanjutnya, skenario new normal (normal baru) harus disiapkan oleh kepemimpinan yang kuat, misalnya Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Munardo. "Kewenangan dia harus jelas dan powerful. Para Menko (Menteri Koordinator) di bawah ini, karena ini masa pandemic," tuturnya.

Menurutnya, harus ada ketunggalan informasi. Jangan saling serobot, sehingga membingungkan rakyat. "Kita harus segera keluar dari jebakan keletihan menghadapi pandemic. Jika tak bisa keluar, kita nggak tahu lagi, mau mengerjakan apa," tandasnya.

Baca juga: Optimisme Publik Muncul terhadap Pemerintahan Jokowi-Amin

Kepala Litbang Media Indonesia Irwansyah mengatakan, saat ini semua pihak harus merapatkan barisan. "Jadikan covid-19 ini sebagai musuh bersama (common enemy). Jangan lagi bicara afiliasi politik atau stigma politik, Kadrun atau apalah," ujarnya.

Perkembangaan mutakhir, lanjutnya, negeri ini tengah bertarung antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Dia mengharapkan Presiden Joko Widodo sebaga kepala eksekutif menunjukkan kepemimpinannya dengan pendelegasian kewenangan kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19 Letjen TNI Doni Munardo pada level strategis dan taktis.

Dia mengharapkan dalam kondisi darurat covid-19, para elite politik jangan berlomba mencari panggung di balik musibah yang mendera bangsa ini. "Kita juga rindu Presiden Jokowi yang dulu sering turun ke lapangan, koq sekarang banyak di belakang meja," ujarnya.

Irwansyah menyoroti hasil survei NRC yang menyebutkan para tokoh publik menilai tidak ada solusi dari pemerintah pusat dan daerah dalam pelarangan mudik (6815%). "Seharusnya ada solusi yang ditawarkan. Hal ini terjadi apabila ada koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Alhasil, semua narasumber diskusi mengharapkan kepada pemerintah agar penanganan covid-19 harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Tentu saja sembari membangun partisipasi publik. Jangan biarkan wabah korona yang berdampak ekonomi, berlanjut dengan krisis social, dan puncaknya pada krisis politik. Semoga! (X-15)
 

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Inilah 25 Kabupaten/Kota yang Dijaga TNI-Polri Saat New Normal

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 21:32 WIB
Berikut adalah daftar provinsi, kabupaten dan kota yang akan dijaga 340 ribu pasukan...
Ilustras

KPU Harus Serius Sikapi Dugaan Peretasan Data Pemilih

👤Antara 🕔Selasa 26 Mei 2020, 20:24 WIB
Terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara...
Antara/Fakhri hermansyah

Cegah Penularan Covid-19, Polri Dirikan 116 Pos Penyekatan Mudik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 26 Mei 2020, 18:36 WIB
“Kita persiapkan sekarang 116 pos pam (pengamanan) penyekatan untuk arus balik kita laksanakan secara maksimal,” tutur Kepala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya