Kamis 21 Mei 2020, 15:33 WIB

Tokoh Publik Hakulyakin Larangan Mudik Bisa Putus Rantai Covid-19

Saikhu Baghawi - Metro TV | Politik dan Hukum
Tokoh Publik Hakulyakin Larangan Mudik Bisa Putus Rantai Covid-19

MI/Ramdani
Penyekatan di ruas tol Cikarang Barat.

 

Tokoh publik tidak memiliki keraguan dengan langkah pemerintah yang melarang mudik pada Lebaran 1441 hijriah. Mereka hakulyakin kebijakan tersebut bisa memutus rantai penyebaran virus korona atau covid-19.

Hal itu terungkap dalam survei daring yang dilakukan News Research Center (NRC) Media Group News tentang Mengkritisi Kebijakan Larangan Mudik. Survei daring pada 8-12 Mei itu bertema Mengkritisi Kebijakan Larangan Mudik.

Baca juga: Ada Apa Dengan Mereka

Survei diikuti 157 tokoh publik dari 34 provinsi di Tanah Air dengan menggunakan metodologi nonprobabilitas  dengan sampel yang dipilih (recruited sample), yakni sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Dalam survei tersebut mereka mengisi 10 pertanyaan yang dikirim via Google Form.

Yang dimaksud dengan tokoh publik adalah mereka yang memiliki pengaruh cukup besar di daerah mereka maupun pengaruh di kancah nasional.  

"NRC mengklasifikan mereka dalam 4 kelompok, yakni:  tokoh pendidikan dan budaya, tokoh hukum dan keamanan. Tokoh ekonomi, dan tokoh sosial politik. Mereka yang biasa dimintai pendapatnya oleh media, baik di daerah atau di tingkat pusat," kata Head of NRC Media Group News Ade Alawi dalam diskusi membedah survei NRC yang dilakukan via aplikasi zoom di Jakarta, Kamis (14/5).

Baca juga: Optimisme Publik Muncul terhadap Pemerintahan Jokowi-Amin

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Tim Survei NRC Heru Prasetyo dihadiri Direktur Eksekutif  Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Sirajuddin Abbas, Pakar Kebijakan Publik UI Riant Nugroho, dan Kepala Litbang Media Indonesia Irwansyah.

Mayoritas tokoh publik menyatakan pelarangan mudik oleh pemerintah bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19 (92,95%). Mereka mengkhawatirkan jika mudik diperbolehkan maka akan terjadi penularan wabah virus korona secara masif di seluruh Tanah Air.

Terhadap warga yang lolos atau karena izin khusus karena keluarganya mendapat musibah di kampung, para tokoh meminta mereka dikarantina sekembali ke kota (90,91%). Hal ini untuk memastikan bahwa mudiknya mereka tidak membawa penyakit ke kota.

Baca juga: Pesimisme atau Optimisme?

Kepala Litbang Media Indonesia Irwansyah yang bertindak sebagai supervisor survei NRC tersebut mengatakan, penelitian suara tokoh publik ini menggunakan metode nonprobabilitas dengan sampel yang dipilih (recruited sample) yakni sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden.

"Sampel nonprobabilitas dinyatakan layak jika seseorang hanya tertarik pada kasus-kasus tertentu yang diteliti," ujar Irwansyah.

Menurut Irwansyah, peneliti memilih sampel berdasarkan pada siapa yang menurut mereka sesuai untuk penelitian ini. Ini digunakan terutama ketika ada sejumlah orang yang memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti, atau ketika minat penelitian ada pada bidang tertentu atau kelompok kecil.

Baca juga: Dapur NRC Memasak Jajak Pendapat

Metode kuantitatif ini, kata dia, menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner bersifat semi terbuka dan tertutup.

Dari demografi  gender tokoh publik, mereka yang menjawab instrumen pertanyaan terdiri dari laki laki (73,25%) dan perempuan (26,75%). Sementara jenjang pendidikan mereka dari mulai S3 (33,12%), S2 (29,30%), S1 (30,57%), dan sisanya dari jenjang D3 sampai SMP.
Sebagian usia responden yakni 51-60% (32, 48%) sisanya terbagi ke dalam 41-50 tahun (27,39%), 31-40 tahun (26,75%), 20-30 tahun (8,92%), dan > 61 tahun (4,46%). (X-15)
 

 

Baca Juga

INSTAGRAM/KYAI_MARUFAMIN

Wapres: Pemerintah Siapkan Rp22 T untuk Digitalisasi Pemerintahan

👤Antara 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:27 WIB
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama...
Istimewa

Pengamat: Reshuflle, Obat Pahit Terbaik Jokowi Menuju New Normal

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:20 WIB
PRESIDEN Jokowi membutuhkan menteri Kabinet Indonesia Maju yang punya karakter asli sebagai pekerja keras, cepat, tanggap, responsif, jujur...
MI/Briyan B Hendro

Lebih dari 22 Triliun Disiapkan Pemerintah untuk Digitalisasi

👤Antara 🕔Selasa 07 Juli 2020, 22:14 WIB
Pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya