Kamis 21 Mei 2020, 14:07 WIB

Legislator: KPK Harus Jeli Pantau Implementasi PP 23/2020

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Legislator: KPK Harus Jeli Pantau Implementasi PP 23/2020

DOK MI
Dukungan APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

 

ANGGOTA Komisi III DPR, Didik Mukrianto, mengapresiasi KPK yang aktif memantau upaya pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19.

Hal itu tertuang dalam PP Nomor 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

"Memang sudah seharusnya KPK aware sejak awal terhadap potensi munculnya tindak pidana khususnya korupsi terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19 yang dituangkan dalam PP 23/2020," ujar Didik, dalam keterangannya, Kamis, (21/5).

Bahkan, dikatakan Didik, lebih jauh dari itu KPK bisa melakukan hal yang lebih besar lagi untuk mencegah potensi penguapan keuangan negara atau korupsi. Khususnya terkait dengan kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dan program Kartu Pra Kerja.

"Karena selain transparansi dan akuntabilitas dianggap kurang, juga mengalokasikan penggunaan uang negara yang cukup besar yang melibatkan berbagai pihak termasuk swasta yang menimbulkan perdebatan, kritik dan bahkan adanya indikasi ketidakpercayaan sebagian masyarakat," ujar Didik.

Baca juga: Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Penetapan UU

Didik juga berharap agar KPK bisa jeli dan mengajak serta PPATK untuk mencermati setiap aliran transaksi uang negara dalam setiap program-program tersebut. Baik aliran primer, sekunder, tersier, dan segala bentuk motif dan modus transaksi lainnya.

"Ini untuk memastikan tidak terjadi bancakan uang negara oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di saat rakyat menderita. Secara logika mudah untuk mendeteksi potensi tersebut, karena kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi rentan dikorupsi," ujar Didik.

Pelaksanaan kebinakan yang tidak proper dan hati-hati, sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan penyimpangan yang menyebabkan menguapnya uang negara. Di saat seperti ini, sudah tepat kalau KPK terus memberikan perhatian dan mengawasi lebih awal atas inisiatif dan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia.

"Namun KPK juga tidak boleh mentoleransi sedikitpun terhadap siapapun juga yang menggangu upaya pemerintah dalam persepektif korupsi," ujar Didik. (A-2)

Baca Juga

ANTARA/Iman Firmansyah

​​​​​​​Polri Kembangkan Jaringan Sabu 402 Kg

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 05 Juni 2020, 15:07 WIB
Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih Brigjen Fredy Sambo menyebut pihaknya mendalami keterkaitan enam tersangka yang sudah...
MI/SUSANTO

RUU Cipta Kerja Bentuk Negara Hadir untuk Ekonomi Rakyat

👤RO/Micom 🕔Jumat 05 Juni 2020, 14:34 WIB
Keberpihakan pada UMKM merupakan ciri dari demokrasi ekonomi dan ekonomi...
MI/Susanto

Kepala Daerah Jangan Persulit NPHD dengan Politik Transaksional

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 05 Juni 2020, 14:17 WIB
Tito juga meminta kepala daerah tidak mempersulit pencairan NPHD dengan politik...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya