Rabu 20 Mei 2020, 23:53 WIB

RUU Cipta Kerja Harus Ikut Memperkuat UMKM

Syarief Oebaidillah | Ekonomi
RUU Cipta Kerja Harus Ikut Memperkuat UMKM

Antara/Moch Asim
UMKM Indonesia memproduksi APD di tengah pandemi covid-19

 

USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjad salah satu kekuatan perekonomian nasional. Karena itu, keberadaannya perlu diperkuat. Momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi salah satu medium memperkuat peran strategis UMKM di Indonesia.

Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sandiaga S. Uno berharap RUU Cipta Kerja dapat memperkuat subtansi UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM.

"Jika ingin ekonomi kita kuat maka benahilah UMKM,dibina,diberdayakan dan dikembangkan," kata Sandiaga dalam web seminar yang diselenggaran HIPPI DKI Jakarta bertajuk “Nasib UMKM Pada RUU Cipta Kerja".

UMKM Indonesia tercatat menyumbang 60% dari total PDB, menyediakan 96% lapangan pekerjaan, dan 14% dari total ekspor Indonesia.

Ketua Umum DPD HIPPI DKi Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, RUU Cipta Kerja membawa angin segar akan masa depan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional.

Baca juga : Airlangga Hartarto: 75% Peserta Kartu Prakerja Mengaku Puas

Beberapa poin yang harus diperhatikan untuk memperkuat UMKM, kata Sarman, ialah kepastian kemudahan perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), jaminan akses pembiayaan/permodalan, sertifikasi halal khusus produk UMKM, kewajiban perusahaan besar dan investor bermitra dengan perusahaan UMKM.

Selain itu, perlu juga diperhatikan kewajiban instansi pemerintah mempergunakan berbagai produk UMKM, kuota lahan UMKM di setiap rest area, fasilitas khusus pada KEK, skala upah minimum khusus bagi UMKM, tarif iklan khusus bagi produk UMKM di berbagai Media, kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan, serta kemudahan mendapatkan HAKI.

"Juga ada regulasi tumpang tindih yang menghambat untuk UMKM dan Koperasi untuk diperhatikan. Selain itu tenaga pendamping di lapangan melayanani konsultasi usaha, proyek pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD yang diperuntukkan khusus pelaku UMKM dan memperkuat anggaran dan keberadaan Kementerian UMKM sebagai institusi pemerintah yang secara tunggal melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM," kata Sarman.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengapresiasi masukan dari banyak kalangan.Menurutnya Kemekop-UKM siap menerima masukan dan memperjuangkan bersama agar berbagai aspirasi dapat diakomodir pada RUU Cipta Kerja. (RO/OL-7)

Baca Juga

DOK MI

Hadapi New Normal, BRI Bantu Berdayakan Pedagang Pasar di Malang

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Mei 2020, 10:55 WIB
Nantinya, sebanyak 27 pasar basah yang ada di seluruh Wilayah Kota Malang bisa memanfaatkan platform Stroberi milik BRI dan jasa antar...
Antara

PNS Kemenko Perekonomian Work From Office Mulai 27 Mei

👤Rudy Polycarpus 🕔Selasa 26 Mei 2020, 00:51 WIB
"Pada Kamis besok, 27 Mei, Kemenko Perekonomian berencana akan mengambil inisiatif untuk work from office secara terbatas. Dan,...
Antara/M Risyal Hidayat

Dibuka Besok, IHSG Diprediksi Melemah

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:08 WIB
Analis menilai pergerakan IHSG berpotensi rebound pada akhir pekan. Namun, sentimen dari pasar keuangan global patut...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya