Rabu 20 Mei 2020, 19:49 WIB

Penyesuaian Iuran BPJS Demi Kesinambungan Pelayanan Kesehatan

Usman Kansong | Humaniora
Penyesuaian Iuran BPJS Demi Kesinambungan Pelayanan Kesehatan

ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

 

ANGGOTA Dewan Jaminan Sosial Nasional Iene Muliati mengatakan Perpres 64 tahun 2020 yang mengatur penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Kesehatan merupakan pelaksanaan rekomendasi Mahkamah Agung.

"Keputusan MA memberi tenggat waktu atau jeda selama maksimal 90 hari bagi terbitnya aturan baru. Perpres 64 Tahun 2020 adalah untuk kepastian hukum," katanya dalam diskusi virtual membahas Perpress 64 tahun 2020, Rabu (20/5).

Iene menambahkan penyesuaian iuran BPJS sebagaimana diatur dalan Perpres 64 tahun 2020 diterbitkan antara lain karena adanya defisit BPJS Kesehatan yang dikhawatirkan mengurangi pelayanan. "Jadi Perpres 64 tahun 2020 adalah untuk memastikan kesinambungan kualitas pelayanan," kata Iene.

Iene menjelaskan berdasarkan perhitungan aktuaria, iuran yang dibayarkan masih jauh daripada manfaat yang diberikan. "Terjadi gap antara iuran yangbseharusnya dibayarkan dengan yang aktuak dibayarkan. Di sinilah negara hadir mengisi gap itu dengan subsidi," jelas Iene.

Berdasarkan Perpres 64 tahun 2020, penaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku untuk kelas satu dan dua mulai 1 Juli 2020. Kelas satu naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu. Kelas dua naim dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Peserta kelas satu dan dua hanya 6% atau 14 juta dari total peserta.

Sedangkan kelas tiga tidak ada kenaikan, tetap Rp25.500 plus subsidi Rp16.500. Jumlah mereka 21 juta orang. Selebihnya sebanyak 32 juta peserta yang masuk kategori miskin tetap gratis.

Iene melanjutkan bila ada orang miskin baru akibat pandemi covid-19, orang tersebut bisa mengajukan diri ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial supaya menerima subsidi iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah.

Iene mengingatkan bahwa prinsip BPJS Kesehatan ialah gotong royong di antara para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemberi kerja, penerima kerja. "BPJS Kesehatan memerlukan kepatuhan semua pemangku kepentingan. Ketidakpatuhan berimbas pada kualitas pelayanan," pungkasnya.(OL-4)

Baca Juga

Antara

Bertemu Jokowi, JK Bahas Soal PSBB DKI Jakarta

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 03 Juni 2020, 20:05 WIB
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas pembatasan sosial...
Ilustrasi

New Normal, Perlu Perhatian Khusus untuk Perempuan

👤Atalya Puspa 🕔Rabu 03 Juni 2020, 19:59 WIB
Komnas Perempuan mendorong integrasi berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif dan interseksional, dengan perhatian khusus...
Dok Universitas Indonesia.

Hadapi New Normal, UI Menjadi Mitra Kemenhub

👤Retno Hemawati 🕔Rabu 03 Juni 2020, 19:29 WIB
Ada kecenderungan perubahan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dari kebijakan yang berfokus pada pencegahan dan penularan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya