Selasa 19 Mei 2020, 18:05 WIB

Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 Butuh Kepastian Hukum

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 Butuh Kepastian Hukum

MI/RAMDANI
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan).

 

KEJAKSAAN Agung memastikan akan mengawasi penggunaan dana kemanusiaan negara yang dialokasikan untuk percepatan penanganan penyebaran covid-19. Terkait hal tersebut, praktisi hukum Heru Widodo menilai itu sebagai langkah yang tepat dan memberi kepastian hukum.

"Hal ini untuk membantu percepatan penanganan covid-19 oleh kepala daerah dan memberikan perlindungan berkepastian hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah," kata Heru dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: KPK: Penyaluran Bansos Masih Semrawut

Untuk diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Surat Edaran Kejagung No 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat itu penting untuk mengawasi pemanfaatan dana-dana penanganan covid-19 termasuk juga hasil hibah pemerintah pusat ke daerah, donasi dari pihak swasta ke pemerintah hingga realokasi dana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin membenarkan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan realokasi dana, donasi, dan hibah terkait penanganan covid-19. Pada pokoknya ialah melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/BUMN/BUMD.

Baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya.

Baca juga: KSP Salurkan Donasi 5.000 APD untuk Tangani Covid-19

"Kejaksaan Agung juga siap diawasi dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas para pegawai Kejaksaan baik jaksa maupun tata usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercela," katanya. (RO/A-3)

Baca Juga

Dok. MI

Pencegahan Korupsi belum Memadai

👤Faustinus Nua 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:20 WIB
TII menilai pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi belum maksimal dan belum terintegrasi dengan...
MI/PIUS ERLANGGA

KPU Ajukan Tambahan Anggaran Pilkada

👤Emir Chairullah 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:10 WIB
KPU RI mengajukan usulan tambahan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang direncanakan pada 9 Desember 2020...
Dok. Ist

DPR Minta Protokol Keamanan

👤Putra Ananda 🕔Kamis 28 Mei 2020, 08:00 WIB
TNI memastikan pendisiplinan protokol kesehatan tidak melalui pendekatan kekerasan seperti di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya