Selasa 19 Mei 2020, 12:39 WIB

Pakar Politik Minta Elite tak Berkontestasi untuk Tangani Pandemi

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Pakar Politik Minta Elite tak Berkontestasi untuk Tangani Pandemi

MI/Emir Chairullah
Sejumlah Pakar politik dalam diskusi daring yang diadakan I-Otda

 

SEJUMLAH pakar politik dan pemerintahan melihat adanya situasi lawlessness (ketiadaan hukum) dalam penanganan pandemi covid-19 beberapa hari terakhir. Walaupun pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat seperti tidak mengindahkan aturan tersebut.

“Kita melihat situasi di banyak daerah pasar penuh sesak dan jalan raya masih macet. Ini seperti tidak ada pandemi,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra dalam diskusi daring yang diselenggarakan I-Otda, Selasa (19/5).

Ia menekankan seharusnya pemerintah pusat bisa menunjukkan soliditas dalam menangani pandemi ini. Hal ini ditandai dengan kuatnya koordinasi antara instansi pusat dan daerah saat implementasi kebijakan.

“Kenyataannya pemerintah agak morat marit dalam penanganan covid-19. Terjadi rivalitas dalam koordinasi antarinstansi pusat-pusat dan pusat-daerah,” ungkapnya.

Dirinya khawatir apabila situasi ini tidak dibenahi, pandemi covid-19 sulit diatasi dengan cepat. Apalagi, saat ini publik menyaksikan belum adanya pelandaian kurva penambahan pasien positif virus covid-19.

“Karena ini segera benahi koordinasinya,” jelasnya.

Baca juga: Hati-Hati Tumpang-tindih Tangani Teroris

Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menambahkan, dalam penanganan pandemi sebaiknya aparat pemerintah menjaga jarak dengan kepentingan pribadi agar kebijakan bisa berjalan dengan lebih baik.

“Jangan kemudian penanganan pandemi ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik elite tertentu,” ujarnya.

Kristiadi mengingatkan, pada dasarnya negara tidak mungkin memenangkan sendiri peperangan melawan covid-19. Dibutuhkan kekuatan masyarakat untuk mendukung sekaligus mengkritik kebijakan negara.

“Jadi tidak perlu alergi apabila ada kritik dari masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, pakar politik dari LIPI R Siti Zuhro menyebut apabila masyarakat tidak boleh melakukan kritik, artinya kita seperti bersepakatan menuju negara yang tidak demokratis. Hal ini karena banyak kritik yang tidak terlalu digubris elite politik yang ada.

“Seperti tidak bisa ada kritik kepada kepala pemerintahan,” tuturnya.

Siti Zuhro masih melihat banyak elite yang berkontestasi untuk mencari pamor dalam penanganan pandemi.

“Padahal elite di pemerintahan lebih fokus untuk melayani publik. Bukan untuk pencitraan,” jelasnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

KPK Jangan Berhenti pada Kasus Nurhadi

👤Putra Ananda 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:34 WIB
KPK menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang telah membantu, melindungi, dan memfasilitasi persembunyian Nurhadi selaku DPO...
 ANTARA FOTO/Siswowidodo

Pelibatan TNI Dilakukan Selektif

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:30 WIB
PENGERAHAN militer dalam menangani terorisme tak boleh...
MI/RAMDANI

5 Tersangka Kasus Jiwasraya Diadili

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 03 Juni 2020, 05:30 WIB
Mereka dinilai bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun dalam kasus korupsi di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya