Selasa 19 Mei 2020, 10:31 WIB

Jokowi akan Libatkan KPK Pantau Distribusi Bansos

Nur Azizah | Politik dan Hukum
Jokowi akan Libatkan KPK Pantau Distribusi Bansos

ANTARA/RENO ESNIR
Pekerja beraktivitas mengepak bantuan sosial untuk warga terdampak covid-19 di gudang Food Station, Cipinang, Jakarta, Senin (18/5).

 

PRESIDEN Joko Widodo berniat mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi distribusi bantuan sosial. Tujuannya, agar pendistribusian bansos bisa berjalan transparan dan akuntabel.

"Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi KPK," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Jokowi juga berniat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejaksaan. Menurutnya, tiga lembaga itu bisa mengontrol kegiatan tersebut agar jauh dari tindak pidana korupsi.

"Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujarnya.

Baca juga: Presiden Minta Penyaluran Bantuan Sosial Dipercepat

Selain itu, Jokowi memerintahkan jajarannya agar mempermudah birokrasi penyaluran bantuan sosial. Hal ini untuk mempercepat proses distribusi.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan proses birokrasi dibuat mudah. Terlebih kondisi saat ini masuk dalam kategori kejadian luar biasa atau extraordinary.

"Sekali lagi ini butuh kecepatan, oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," tutur Jokowi. (A-2)

 

Baca Juga

MI/USMAN ISKANDAR

Tetap Jaga Pengamalan Pancasila di Tengah Pandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 06:25 WIB
Pertimbangan penetapan hari lahir Pancasila ialah untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan...
Dok. Mabes Polri

Penghina Presiden Terancam Pasal Berlapis

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 06:10 WIB
KEPALA Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan tersangka Ruslan atau Ruslan Buton terancam pasal berlapis jika...
MI/Panca Syurkani

Pemda Berperan Penting Atasi Perubahan Iklim

👤Fer/X-10 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 05:52 WIB
Indonesia telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya