Selasa 19 Mei 2020, 08:10 WIB

Korban Jiwa kembali Jadi Dasar Gugat UU Pemilu

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Korban Jiwa kembali Jadi Dasar Gugat UU Pemilu

Wikipedia
Gedung Mahkamah Konstitusi.

 

JATUHNYA ratusan korban jiwa pada Pemilu Serentak 2019, khususnya dari kalangan penyelenggara pemilu, kembali menjadi alasan pemohonan uji materi terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam gugatan perseorangan atas nama Aristides Verrisimo de Sausa Mota, pemohon meminta MK menguji Pasal 168, 197, 189, 192, 195, 197, 415, dan 420 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sidang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Pemohon mengklaim pasal-pasal tersebut berbeda dengan apa yang pernah dimohonkan sebelumnya terkait penyebab kematian penyelenggara pemilu.

“Kami berharap permohonan ini diterima sebagai suatu novelty, ada pembaruan di situ. Jika sebelumnya melihat secara umum pelaksanaan serentak pemilihan umum, kami melihat dari sudut pandang lain. Kami melihat metode pemilihan umum yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa,” jelas Aristides. Namun, majelis hakim MK meminta permohonan tersebut diperbaiki terlebih dahulu.

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan posisi pemohon dan kedudukan hukum dalam gugatan belum jelas. Anggota majelis hakim lainnya, Manahan MP Sitompul, menyoroti legal standing dari pemohon. Ia meminta pemohon memperbaiki dan menyusun secara detail kerugiankerugian hak konstitusional pemohon dengan adanya UU No 7 Tahun 2017 tersebut.

“Penting sekali apakah kewenangan UUD itu benarbenar merugikan hak konstitusional pemohon sendiri,” ungkapnya.

Ketua majelis hakim Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa banyak hal yang harus diperbaiki pemohon. “Kami juga tidak paham apa yang Saudara mohonkan di situ. Apalagi, yang dimasukkan ke MK harus dipublikasilan agar setiap orang paham.”

Majelis hakim juga meminta pemohon memikirkan lagi meminta pembatalan UU Pemilu tersebut. Pasalnya, hal itu bisa memengaruhi keberadaan undang-undang yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pemohon pun diberi waktu untuk memperbaiki permohon annya dalam 15 hari ke depan atau paling lambat pada Selasa (2/6). (Van/P-2)

Baca Juga

MI/Rommy Pujianto

Kasasi Perkara Bupati Cianjur Nonaktif Ditolak MA

👤Antara 🕔Kamis 28 Mei 2020, 23:47 WIB
Permohonan kasasi diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20...
Ilustrasi

Kasus Covid-19 Belum Turun, Pilkada Desember Perlu Dikaji Ulang

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 22:16 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan...
Ilustrasi

Kejagung Periksa 48 Saksi Kasus Hibah KONI

👤Siti Yona Hukmana 🕔Kamis 28 Mei 2020, 21:43 WIB
Kejagung memeriksa 48 saksi dari unsur pejabat dan staf Koni pusat. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya